Keterbatasan konsep mengenai korban yang berhak mendapatkan layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan dalam UU PSK dikhawatirkan akan menyulut kerancuan implementasi pemberian bantuan oleh LPSK Dalam UU PSK, terdapat dua pasal yang secara khusus memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah memgenai ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi dan ke…
Berisi penjelasan atas istilah-istilah dalam hukum humaniter internasional.Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan reproduksi lengkap dari edisi Amerika untuk diterbitkan dan dipublikasikan di Indonesia. Penerbit asli W.W. Norton and Company, INC., New York, copyright @1999
Workshop ini diselenggarakan untuk para legislator, pembuat kebijakan, pejabat informasi pemerintah, pejabat keuangan dan administrasi pemerintah, organisasi masyarakat madani dan perwakilan dari media.Bertujuan membahas dan mengidentifikasi hambatan terhadap akses informasi mengenai transaksi kunci, kebijakan, undang-undang dan pelayanan pemerintah.
Lampiran : Sejarah dan penerapan konvensi perempuan , catatan seorang anggota komite CEDAW 2001-2004
The Internet was going to liberate us, but in truth it has not. For every story about the web’s empowering role in events such as the Arab Spring, there are many more about the quiet corrosion of civil liberties by companies and governments using the same digital technologies we have come to depend upon. Sudden changes in Facebook’s features and privacy settings have exposed identities …
Tragedi Situbondo terjadi sekitar Bulan Oktober 1996, dipicu oleh pelecehan terhadap salah satu agama yang merembet ke soal SARA dan berujung pada kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan pembunuhan.
Membahas tentang perdagangan anak dan perempuan terutama yang terjadi di Asia
An illustrated reference describing the concepts and terms, agreements, people, and organizations that help guarantee human rights for all around the world
The Optional Protocol to the UN Convention Against Torture (OPCAT) establishes an independent international monitoring committee (SPT) which itself will visit states and places where persons are deprived of their liberty. It also requires states to set up independent national bodies to visit places of detention. This book, drawing upon events held and interviews with governments, civil society,…