Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam RUU kitab undang-undang hukum acara pida…

isi dari kertas posisi ini adalah merupakan pijakan untuk advokasi isu-isu strategis dalam KUHAP. Bagian ketiga ini berisi hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP.

Politik hukum dan prinsip-prinsip umum RUU KUHAP

Merupakan kertas posisi yang dibuat oleh berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara (KuHAP). Bagian I dan II ini memuat politik hukum KUHAP dan prinsip-prinsip umum.

Kebebasan informasi di beberapa negara

Berisi: undang-undang kebebasan informasi Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand dalam versi Inggris-Indonesia

Melawan tirani informasi

Akar dari persoalan merebaknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran HAM dalam pemerintahan orde baru adalah lemahnya kontrol masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan dalam kerangka reformasi adalah memperkuat kedudukan masyarakat di hadapan negara. Disinilah ditemukan urgensi UU Kebebasan informasi.

Good governance and legal reform in Indonesia

This research assesses the effectiveness of good governance and legal reform programs and policies, especially under the World Bank, which have been introduced in Indonesia since the financial crisis in 1997. The research argues that the World Bank projects on good governance have systematically, but softly, hijacked state and non-state institutions in Indonesia, in order to impose a view of go…

Dictionary on comprehensive security in Indonesia: acronym and abbreviations …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

247p.; 21cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

413.1 Ing D

Breaking the cycles of hatred: memory, law and repair

Represent a unique blend of political and legal theory.Minow argues that innovative legal institutions and practices such as truth commissions and civil damage actions against groups that sponsor hate, often work better than more conventional criminal proceeding and sanctions.

Delik-Delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia

Mengkaji lebih lanjut mengenai masalah dan delik-delik keagamaan yang diatur dalam RUU KUHPidana. Dalam buku ini dikatakan RUU KUHPidana dinilai masih memiliki kekurangan sehingga masih menimbulkan disparitas dan diskriminasi hukum terhadap mereka yang dianggap berbeda agama, keyakinan, etnis maupun ras.

Kebebasan Pers dalam Rancangan KUHP

Kebebasan pers merupakan hal yang baru dalam kaidah hukum pidana. Dalam buku ini dibahas lebih lanjut delik pers dalam terminologi hukum dan kaitan dengan delik-delik lainnya seperti delik berita bohong, delik penodaan agama, delik penghinaan terhadap kepala negara dan perbedaan RUU KUHPidana dan UU Pers.

Reformasi militer yang sesungguhnya bergantung kepada sipil = Real military r…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

28 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

355 JUW r