Kebebasan pers adalah hak fundamental yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU Pers, namun Rancangan KUHP (RUU KUHP) yang sedang dibahas memiliki potensi mengancam kebebasan tersebut. Sejumlah pasal dalam RUU KUHP dinilai dapat mengkriminalisasi jurnalis dan media, sehingga melanggar kebebasan berekspresi dan pers.
Buku ini merupakan hasil studi terhadap peran IMF dalam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Buku ini berangkat dari asumsi dasar yang kemudian mcnjadi salah satu premis dalam elaborasinya bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia bukan cuma negara melainkan ada aktor lain selain negara (non- state actor) yang dengan sendirinya keluar dari pakem konsep hak asasi manusia internasional se…
Analisis framing merupakan salah satu model analisis alternatif yang bisa mengungkapkan rahasia di balik perbedaan, bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. Analisis framing membongkar bagaimana realitas dibingkai oleh media. Melalui analisis framing akan dapat diketahui siapamengendalikan siapa, mana lawan mana kawan, mana patron mana klien, siapa diuntungkan dan siapa yang dirugik…
Salah satu topik paling menarik bagi komunitas pers dalam lima tahun belakangan ini adalah maraknya gugatan terhadap media dalam kasus pencemaran nama baik. Ini terjadi di seluruh daerah. Tak hanya di Jakarta. Dalam riset permulaan yang kami lakukan, setidaknya ada 33 kasus. Tapi, jumlah sebenarnya tentu lebih besar dari jumlah ini. Maraknya gugatan ini memang sangat menarik perhatian. Sebab, i…
Kebebasan pers merupakan hal yang baru dalam kaidah hukum pidana. Dalam buku ini dibahas lebih lanjut delik pers dalam terminologi hukum dan kaitan dengan delik-delik lainnya seperti delik berita bohong, delik penodaan agama, delik penghinaan terhadap kepala negara dan perbedaan RUU KUHPidana dan UU Pers.
Buku ini memotre koran dan radio lokal di Ambon, mengenai peran mereka dalam konflik Ambon 1999-2002 dan kesulitan-kesulitan mereka untuk tetap bersikap imparsial dalam konflik tersebut.