Memastikan Agenda Negara dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Membu…

Pada tulisan ini ELSAM mencoba akan menyoroti kemandegan-kemandegan dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sikap ‘menunda-nunda’ penyelesaian yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan, menjadi penyebab utama kemandegan penyelesaian masa lalu. Bahkan, para penyelenggara negara saat ini mempunyai…

Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Mendorong Inisiatif Masyarakat Sipil,…

Menghadapi rangkaian panjang peristiwa pelanggaran HAM masa lalu tersebut, pada awal reformasi, negara telah menancapkan niat untuk menyelesaikannya, sesuai dengan norma-norma dan prinsip HAM serta konstitusi. Negara hendak melaksanakan kewajiban untuk mengingat (duty to remember), kewajiban untuk menghukum setiap bentuk kejahatan pelanggaran HAM (duty to prosecute), dan kewajiban untuk menghad…

Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci

Praktik intervensi terhadap privasi, dalam bentuk pemindaian (surveillance), penyadapan/intersepsi komunikasi dan gangguan terhadap data pribadi telah menjadi salah satu persoalan besar yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet. Oleh karena itu setiap negara perlu memiliki undang-undang ya…

Internet untuk Semua: Mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dalam pengat…

Kebijakan yang terkait dengan konten internet dibutuhkan dalam rangka mewujudkan lalu lintas kegiatan internet dengan tetap mengedepankan kepentingan umum. Meskipun dunia internet adalah dunia yang sifatnya virtual, tetapi internet tidak dibangun sebagai zona yang bebas hukum, sehingga hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak dari masyarakat. Kebutuhan ini setidaknya lahir dari dua pe…

Intimidasi dan Kebebasan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-9881-44-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

300 WAH i

Menggapai Keadilan Konstitusi: Suatu Rekomedasi Untuk Revisi UU Mahakamah Kon…

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9789799762153

Deskripsi Fisik

133 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

347.04 FIR m

Potret penahanan pra-persidangan di Indonesia: studi tentang kebijakan penaha…

Buku ini memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan penerapan penahanan pra-persidangan di Indonesia. Juga memetakan kebijakan penahanan dalam topik-topik strategis yang berguna untuk menyusun rekomendasi bagi perbaikan penerapan kebijakan penahanan.Data diperoleh dari berbagai metode dengan contoh empat kota, yaitu Medan, Makassar, Kupang dan Jakarta.

Kaum muda bicara hak asasi manusia = Promoting human rights as a peaceful lan…

Pengantar: Dr. Donny Gahral Adian.

2000- 2010 Kebebasan Internet Indonesia : Perjuangan Meretas Batas

Laporan yang disusun oleh ICJR dan IMDLN ini berupaya menangkap fenomena perkembangan kebebasan internet di Indonesia berikut dengan kasus – kasus yang terjadi sehubungan dengan penggunaan internet. Laporan ini pada dasarnya disusun untuk melihat tren yang terjadi selama 2000 – 2010 di Internet Indonesia khususnya untuk melihat gejala kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di Indo…

Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional: Penilaian terhadap Keb…

Terbitnya buku ini, merupakan awalan dari pekerjaan panjang untuk memantau sejauhmana DPR menggunakan hak asasi manusia sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan seluruh fungsi dan kewenangannya. Pekerjaan ini diharapkan akan dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga pada saatnya dapat dipastikan DPR akan menjadikan hak asasi manusia sebagai pondasi dan paradigma dalam setia…