Repressing Expression Case study of blocking and filtering of internet conten…

The increasing number of internet users has resulted in the rise of cyber world crimes. To anticipate the cyber world crimes, many countries, including Indonesia, have produced various policies to control and supervise the internet users. Some policies, which may contain a threat of detention, are particularly related with internet content. When we talk about internet content, there are at leas…

LEGAL REFORM OF INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS: An initiative to establish an…

In the process of amendment of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction,which took place in mid‐2016, the House of Representatives (DPR) and the Government have agreed to reconfirm Constitutional Court Decision No. 5/PUU‐VIII/2010, on the need for the establishment of a Law on the Procedures for Interception of Communications. According to the Constitutional Court, estab…

PROTECTION OF PERSONAL DATA IN INDONESIA: A Proposal for Policy Institutional…

The increasing use of Internet technology, in addition to opening many opportunities for development, including the ease of exchange of information, has also opened new vulnerabilities of intervention to privacy. Circulation of data in the digital format that no longer knows territorial and spatial limits make a person’s personal data more easily exposed or transferred arbitrarily, without th…

Control Policy versus Internet Freedom: Brief introduction of the development…

This paper would look on the preliminary initiatives of utilization and development of information and communication technology, especially internet, in the southeast region, taking examples in three countries, Indonesia, Malaysia and Philippines. The paper would also discuss the framework and model adopted by each country in governing use and development of Information and communication techno…

Tata kelola internet yang berbasis hak: Studi tentang permasalahan umum tata …

Membahas: Tata kelola internet dan hak asasi manusi: kebijakan pemblokiran dan penyaringan (blocking/filtering),penerapan sanksi pidana terhadap pengguna internet,pemberlakuan tanggungjawab hukum pada perantara (intermediary liability),perlindungan hak atas privasi, termasuk data pribadi,jalur sirkulasi yang diskriminatif (net-neutrality),kesenjangan akses (digital divide).

Protection of Personal Data in Indonesia: A Proposal for Policy Institutional…

The increasing use of Internet technology, in addition to opening many opportunities for development, including the ease of exchange of information, has also opened new vulnerabilities of intervention to privacy. Circulation of data in the digital format that no longer knows territorial and spatial limits make a person’s personal data more easily exposed or transferred arbitrarily, without th…

Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Perlunya Menyeimbangkan Anta…

Upaya-upaya pencegahan tindak pidana terorisme mengalami peningkatan yang sangat signifikan terutama setelah terjadinya serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang menewaskan sedikitnya 3.000 orang. Tragedi ini telah mendorong munculnya keprihatinan global, baik dari pemerintahan nasional, organisasi regional maupun internasional, tentang pentingnya tugas pencegahan dan pemberan…

Merangkai Jalan Indonesia untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Keadilan Transisional

No. Panggil

-

Mendorong Kebijakan Pemulihan yang Efektif: Rekomendasi Pembaruan Kebijakan P…

Jaminan hak-hak pemulihan korban pelanggaran hak asasi manuisa yang berat tidak hanya diakui dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tetapi juga termaktub dalam UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah direvisi dengan UU No. 31/2014. UU terakhir selain mengatur hak pemulihan korban, juga merupakan UU yang menjadi dasar pembentukan Lembaga Perlindungan …

Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah dan Tantangannya

Jaminan terhadap pelaksanaan kebebasan ini menjadi syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan berbagai keputusan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapat…