Naskah akademis dan rancangan peraturan pemerintah tentang pemberian kompensa…

Naskah ini akan memberikan arahan materi yang diatur dalam peraturtan pemerintah, diharapkan akan memberikan landasan operasional yang jelas dan rinci bagi pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi, serta bantuan para saksi dan korban diperintahkan dalam Undang-undang.

Kronik Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

15p.; 185 kb.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Brief amandemen Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asas…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

6p.; 51,5 kb

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Saksi harus dilindungi: rancangan undang-undang perlindungan saksi

Berisi rancangan undang-undang perlindungan saksi versi koalisi dan versi DPR

Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korb…

Buku ini merupakan sebuah kajian yang bertujuan untuk melakukan pemetaan awal terhadap LPSK, menemukan berbagai kendala kelembagaan dan mencari jalan keluar dalam bentuk catatan atau rekomendasi yang bersifat umum. Dalam melakukan pemetaan kelembagaan LPSK, kajian dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa referensi yang diambil dari berbagai sumber seperti beberapa regulasi yang relevan ya…

Jurnal konstitusi; Vol. 4 No. 1, Mar 2007

Mengangkat tema umum terkait dengan putusan MK atas perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. ---------------------------------- Daftar Isi: Hakikat desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan RI; Asas …

Jurnal Dignitas : Komisi kebenaran dan rekonsiliasi Indonesia dan bahaya impu…

Daftar isi :1. Peran KKR dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan:studi banding kasus Peru, 2.Keadilan transisional di Indonesia pasca Soeharto:kasus pembantaian Tanjung Priok, 3.Kaitan antara Komisi Kebenaran dan Mahkamah Internasional, 4.Melihat amnesti dalam UU KKR di Indonesia, 5.Asinergitas pemeriksaan pendahuluan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan kritis terhadap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 98 p

Judul Seri

Position paper reformasi KUHP No. 7/2007

No. Panggil

363.1 SUP m

Perdagangan manusia dalam rancangan KUHP

Seri ke 4 dari 7 seri advokasi RUU KUHP