Pidato Ketua Mahkamah Agung Pada Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung R…

Berisi gambaran singkat kegiatan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2008

Modul Pelatihan Monitoring Peradilan dalam Kasus Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Modul ini disusun sebagai panduan bagi para pekerja hak asasi manusia yang akan melakukan monitoring peradilan kasus-kasus terkait kebebasan beragama / berkeyakinan. Modul ini pertama kali digunakan dalam Pelatihan Monitoring Peradilan KBB Bagi Pekerja HAM, 28-31 Oktober 2013 di Jakarta. Proses penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain adalah melakukan pemet…

Bahan Rujukan Kurikulum Hak Asasi Manusia bagi Hakim Pengadilan Negeri: Toler…

Bahan rujukan ini disusun untuk melengkapi manual penyelenggaraan pelatihan hak asasi manusia bagi hakim, dengan tematik isu hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di dalam manual ini diuraikan bagaimana konsep, kurikulum, modul, metode yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Manual ini juga dilampiri bahan bacaan, dan rujukan terkait. Bahan rujukan yang telah diterapkan dalam dua kal…

Kurikulum Hak Asasi Manusia bagi Hakim Pengadilan Negeri: Toleransi dalam Keb…

Manual ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan pelatihan hak asasi manusia bagi hakim, dengan tematik isu hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di dalam manual ini diuraikan bagaimana konsep, kurikulum, modul, metode yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Manual ini juga dilampiri bahan bacaan, dan rujukan terkait. Manual yang telah diterapkan dalam dua kali pelatihan, dan melal…

Konstitusi dan konstitusionalisme ramah pemodal

Dalam kaitannya dengan kaum pemodal, maka permainan terpetakan pada dua wilayah yang tak terpisahkan. Ada perang perebutan konstitusi yang menyenangkan bagi pemodal dan ada juga upaya yang membangun konstitusionalisme yang ramah bagi pemodal

Perluasan Akses Publik Menuju Proses Politik Diliberatif

Salah satu konsepsi yang paling tradisional tentang politik adalah bahwa politik merupakan penyelenggaraan urusan publik. Konsepsl tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan untuk menetapkan 'nilai-nilai bersama' sebagai landasan untuk menentukan apa yang etis dan apa yang tidak etis dalam politik. Pada yang privat, orang memiliki kebebasan individual relatifnya untrrk menentukan apa y…

Pembaruan Kitab Undang Hukum Pidana, Tinjauan terhadap Gagasan, konseptualisa…

Kertas posisi mengulas perjalanan pembaruan KUHP semenjak paruh enam puluhan, dan gagasan-gagasan utama yang diusung oleh berbagai tim yang pernah terbetnuk. Juga secara khusus melihat kecenderungan arah perubahan yang ada dalam RUU KUHP secara lebih detail. Hal ini mencakup gagasan-gagasan utama yang diusung oleh tim perumusan RUU KUHP yang mencakup arah dan kecenderungan politik kriminalisasi…

Dinamika Upaya Pengaturan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Internasional:…

Kasubdit Hak-hak Ekososbud dan Pembangunan Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI Sulaiman Syarif menuliskan makalah mengenai dinamika upaya pengaturan tanggung jawab korporasi dalam hukum Internasional. Ia melihat dinamika tersebut melalui perspektif Ekonomi Politik Internasional

Menuju Persatuan Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-433-484-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2X0.9598 AHM m

Dinamika Kelembagaan Sistem Informasi Desa

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-25-0782-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

307.7 ARI d