Peulera Damee: Merawat Perdamaian: Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekons…

Laporan ini memberikan gambaran komprehensif kepada negara, masyarakat dan komunitas internasional tentang apa yang telah terjadi sepanjang periode konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah Aceh. Laporan ini memuat rekomendasi tentang langkah-langkah perbaikan penghormatan dan perlindungan HAM di masa depan. Pertama, perubahan hukum, politik dan administratif. Kedua, pelaksanaan mekanisme …

Menguak masa lalu merenda masa depan: komisi kebenaran di berbagai negara

Dalam buku ini Bronkhorst mengajak kita untuk menyadari bahwa kita tidak harus berjalan membungkuk gara-gara beratnya beban masa lalu. Untuk itu, ide tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagai salah satu alternatif perlu didiseminasikan dan disosialisasikan. Tentang apa dan bagaimanakah komisi kebenaran itu, mengapa diperlukan, bagaimana pengalaman negara-negara lain dengan penyelesaian …

Menemukan Kembali Indonesia: suara korban membebaskan belenggu kekerasan masa…

KKPK berupaya merangkum tuturan para korban dan penyintas agar terjadi proses pemahaman sejarah yang lebih berimbang, tidak hanya bersumber dari rezim penguasa. Dengar kesaksian yang digelar di enam kota memberi pencerahan tentang berbagai pelanggaran HAM yang terjadi sejak 1965-2005. Dengar kesaksian digelar di Solo, Palu, Kupang, Aceh, Papua, dan Jakarta. Tuturan para penyintas yang terang…

Luka Bangsa Luka Kita: Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-943132-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 LUK

Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Pandangan…

Setelah lebih dari satu dekade reformasi, belum terlihat adanya capaian yang memuaskan dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Periode transisi demokrasi, dari rezim otoriter ke demokratis, seharusnya diisi oleh pemerintahan baru dengan beragam langkah dan tindakan, dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus kejahatan hak asasi manusia, yang terjadi ketika pemerintahan …

Jalan Indonesia Menuju Penyelesaian Atas Pelanggaran HAM Masa Lalu Demi Masa …

Dokumen ini dimaksudkan sebagai urun rembug dari masyarakat sipil dalam upaya membangun ‘Jalan Indonesia’ menuju penyelesaian atas pelanggaran-pelanggaran berat HAM masa lalu. Gagasan yang diajukan berupa sebuah kerangka dasar bagi penyelesaian yang bersifat menyeluruh dan efektif, dan dikembangkan dengan asumsi bahwa ‘Jalan Indonesia’ adalah jalan yang panjang yang dibangun dan digunak…

Usulan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Pelembagaan dan Ren…

Pelanggaran HAM masa lalu dan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama proses transisi demokrasi semenjak tahun 1998, akan menjadi masalah yang terus membayangi setiap pemerintahan yang terbentuk pasca-otoritarianisme Orde Baru, ketika tidak ada suatu proses penyelesaian yang tuntas. Tuntutan keadilan dari para korban dan masyarakat guna penyelesaian yang adil dan menjunjung prinsip h…

Masa Lalu yang Tak Berlalu:Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebel…

Laporan ini, didasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua bersama International Center for Transitional Justice (ICTJ), dimaksudkan untuk memberi kontribusi dalam pembahasan mengenai jalan menuju perdamaian di Papua. Berdasarkan lebih dari 100 wawancara yang dilakukan pada tahun 2011 di Sorong, Manokwari, Biak, dan Paniai, laporan ini meninjau se…

Saatnya menghadapi masa lalu: Keadilan bagi korban pelanggaran masa lalu di P…

Laporan yang berjudul, “Saatnya Menghadapi Masa Lalu” (Time to Face the Past), mendokumentasikan kegagalan otoritas nasional dan lokal untuk menghadirkan kebenaran atas apa yang terjadi selama bertahun-tahun kekerasan yang meninggalkan korban jiwa antara 10.000 dan 30.000 orang, banyak di antaranya adalah penduduk sipil. Banyak dari mereka yang memiliki kehidupannya terkoyak oleh konflik ma…

Transkripsi diskusi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu

Seminar dilaksanakan pada 12 April 2011. Pembicara: Candra Aprianto, Nia Syarifuddin, Hajrianto Tohari, Indriaswati D. Saptaningrum.