RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan: Rencana Aksi Minus Penghormatan Hak Asasi Man…

Pada Februari 2018 Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI)[1] menerbitkan rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023. Rasionalitas yang mendasari penyusunan rencana aksi nasional karena nilai strategis kelapa sawit dalam mendukung pembangunan nasional. Namun di sisi yang lain, sektor perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan untuk melaksan…

Indonesian Independent Smallholders : Limited Definitions Gaps and Challenges…

"Petani Swadaya Kelapa Sawit Indonesia: Keterbatasan Definisi, Kesenjangan dan Tantangan” berangkat dari kondisi petani kelapa sawit Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari peran perkebunan kecil yang dikelola dan dimiliki oleh petani. Kebun sawit yang digarap oleh orang perorangan dan tikat terikat pada suatu perusahaan disebut sebagai “petani swadaya”. Petani swadaya ini memiliki tant…

Termarjinalisasi Kelapa Sawit : Resistensi dan Coping Orang Workwana Papua

Buku tesis dengan judul “Termarjinalisasi Kelapa Sawit: Resistensi dan Coping Orang Workwana Papua” ini mengulas berkaitan dengan dampak kelapa sawit bagi penduduk Kampung Workwana Distrik Arso. Ketika kelapa sawit masuk di Papua, Distrik Arso saat itu merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura. Wilayah Kabupaten Jayapura kala itu mempunyai wilayah yang amat luas. Wilayah yang begitu luas kem…

Technical Guidance : Survey on Independent Oil Palm Smallholder Characteristi…

Pemetaan lahan-perkebunan sawit swadaya sekaligus pendataan kondisi sosial ekonominya merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil dalam rangka perbaikan kondisi perkebunan sawit swadaya di indonesia ini dilakukan karena saat ini belum ada peta petani dan data petani sawit swadaya yang sesuai dengan kondisi dilapangan.

Langkah Awal Akses Pemulihan: Panduan untuk Masyarakat Terdampak Perkebunan K…

Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari oleh…

Catatan Kritis Kebijakan Perlindungan Pejuang HAM RSPO

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 CAT

Kelapa Sawit: Antara Kebijakan Ketahanan Energi dan Climate Change Uni Eropa,…

Sampul kertas posisi euPerdebatan mengenai kebijakan-kebijakan terkait Ketahanan Energi dan Climate Change pada umumnya tidak sejalan baik di tingkat global, maupun Nasional. Ketahanan Energi adalah ketersediaan sumber energi dengan harga yang terjangkau. Sedangkan, Climate Change mengutamakan kepentingan lingkungan. Untuk itu, gerakan lingkungan global terus menekan Pemerintah-pemerintah untuk…

Modul Teknik dan Strategi Fasilitasi Korban Perkebunan Kelapa Sawit

Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari ole…

Lembar Fakta Perlindungan Buruh Sawit Indonesia 2018

Kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi sorotan dunia. Bukan hanya angka produksinya yang tinggi, melanikan juga banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran hak buruh anak serta kondisi kesejahteraan pekerja sawit secara umum. Berangkat dari kondisi perkebunan sawit itu, Koalisi Buruh Sawit telah membuat lembar fakta untuk perlindung…

RUU Perkelapasawitan Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia: Perspektif Relas…

Banyaknya peraturan pelaksana yang harus dibuat tersebut mengindikasikan bahwa sesungguhnya RUU ini jauh dari operasional dan berpotensi menimbulkan berbagai konflik norma dalam peraturan pelaksananya. Selain itu, mengingat hampir semua materi yang dimuat dalam RUU sudah tercantum dalam UU yang ada, sudah sewajarnya pengaturannya sebaiknya dibuat dalam peraturan pelaksana di bawah UU yang sudah…