Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dengan jelas mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut keyakinannya.

Laporan tahunan The Wahid Institute 2008 Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di …

Laporan tahunan ini dibuat berdasarkan data-data yang telah diterbitkan di Monthly Report on Religious Issues (MRoRI) yang terbit sejak Juli 2007. Materi yang dilaporkan tidak hanya kasus pelanggaran HAM, tetapi juga isu sosial keagamaan yang menimbulkan ketegangan sosial.

Amicus Curiae Kasus (Sahabat Peradilan) Dalam Kasus Alnoldy Bahari alias Ki …

Amicus Curiae Kasus (Sahabat Peradilan) Dalam Kasus Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana Perkara Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl di Pengadilan Negeri Pandeglang terkait Dugaan Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu/ Kelompok Berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan Penodaan Agama

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang Terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi

Beragama berkeyakinan dan berkonstitusi : tinjauan Konstitusional praktik Keb…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791983228

Deskripsi Fisik

218 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

323.4 BER

Ahmadiyah : Keyakinan yang digugat

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799065143

Deskripsi Fisik

xvi, 165 hlm, 14.5 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

363.3 AHM

Keterangan Ahli Sidang Uji Materil UU Adminduk tanggal 22 Februari 2017

Laporan ini merupakan catatan atas persidangan Uji Materil UU Adminduk terkait Pengosangan kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan dan agama diluar agama mainstream pada 22 Februari 2017 di Mahkamah Konstitusi RI Catatan ini merupakan kumpulan keterangan ahli dari pemohon yang terdiri dari ahli hukum pelayanan publik, hukum hak asasi perempuan dan politik hukum pembentukan undang-undang admi…

Keterangan Ahli dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200…

Keterangan Ahli Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar N…

Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dalam Sidang Judicial Review Unda…

Keterangan Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undan…

Modul Pelatihan Monitoring Peradilan dalam Kasus Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Modul ini disusun sebagai panduan bagi para pekerja hak asasi manusia yang akan melakukan monitoring peradilan kasus-kasus terkait kebebasan beragama / berkeyakinan. Modul ini pertama kali digunakan dalam Pelatihan Monitoring Peradilan KBB Bagi Pekerja HAM, 28-31 Oktober 2013 di Jakarta. Proses penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain adalah melakukan pemet…