Intended to fail: The Trials before the ad hoc human rights court in Jakarta …

This report focuses on the 12 trials that have taken place before the Indonesian Ad-Hoc Human Rights Court since March 2002. Six of the 18 defendants have been convicted of crimes againts humanity, receiving sentences ranging from 3 to 10 years. Those convicted include Indonesia National Army (TNI) officers, a militia leader, and police and civilian officials. All remain free pending appeal. --…

Dokumentasi proses penyusunan pedoman pelaksanaan beracara pada pengadilan ha…

Dokumentasi Proses Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Beracara pada Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan upaya untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai tahapan-tahapan kegiatan maupun naskah-naskah yang dihasilkan dari seluruh rangkaian kegiatan. Diharapkan, penerbitan dokumentasi proses penyusunan pedoman ini dapat menjadi sarana akuntabilitas pelaksanaan program sekaligus memberikan…

Human Rights Court, Indonesia and civilization

The book tries give a deep description on human rights history, and how it reponses on human right criminal. Asian perspectives about human rights issues and the roleof human rights court is presented also.

Buku saku : Pedoman unsur-unsur tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia y…

Lampiran berisi: UU No.26 tahun 2000, PP No.2 tahun 2002, PP No. 3 tahun 2002, dan informasi organisasi penyusunan pedoman.

Blue print institutional development human rights court

The human rights court was established based on the Law No. 26 of 2000 on the Human Rights Court.

Cetak biru pengembangan kelembagaan Pengadilan Hak Asasi Manusia

Cetak biru ini disusun melalui studi diagnostik terhadap permasalahan, kendala-kendala dan titik kelemahan, yang menghambat kinerja sebuah pengadilan khusus, dan memuat rekomendasi bagi penyelesaian permasalahan tersebut. tentu saja studi tersebut dilakukan antara lain dengan mengambil pelajaran dari proses serupa yang dilakukan terhadap pengadilan khusus yang lain, dengan tetap mengedepankan k…

Pengadilan HAM,Indonesia dan Peradaban

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3457-03-1

Deskripsi Fisik

viii,180 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.734 1 ART p

Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia

Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat. Tugas ini hanya bisa dijalankan oleh aparatur pemerintah yang memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kepedulian terhadap hak asasi manusia. Pendek…

What happened to the women?: gender and reparations for human rights violatioans

What happened to the women? is immense assistance to gender practitioners and scholars working in the fiels of human rights, transitional justice, and peace building. through their analysis and interpretation of the voice of women, the authorsof these case studies begin to make concrete sugestions on how gender advocates can play more positive role in ensuring that reparation becomes a reality …

Mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham berat melalui sistem penga…

Makalah dalam diskusi panel "4 bulan Pengadilan HAM kasus Tanjung Priok" dan conclusive report trial monitoring