Melawan ketertutupan informasi: menuju pemerintahan terbuka

Akar dari persoalan merebaknya praktek korupsi, kolusi nepotisme, serta pelanggaran HAM dalam pemerintahan Orde Baru adalah lemahnya kontrol masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan dalam kerangka reformasi adalah memperkuat kedudukan masyarakat di hadapan negara. Di sinilah ditemukan urgensi UU Kebebasan Informasi. UU ini menjamin dan mengatur hak publik a…

The Right to tell: the role of mass media in economic development

Edisi

-

ISBN/ISSN

0 8213 5203 2

Deskripsi Fisik

322 p.

Judul Seri

WBI Development Studies

No. Panggil

342.085 3 RIG

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum

Hakim merupakan benteng terakhir dalam penegakan supremasi hukum melalui putusan hakim, karena hakim sangat berperan dalam memelihara dan menjaga keseimbangan dan keselarasan antara berbagai kepentingan semua pihak serta hakim sebagai penentu pencapaian tujuan pemidanaan. Penelitian ini terbatas pada Putusan HAkim Dalam Kasus Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Analisis Terhadap Ket…

Kebebasan informasi di beberapa negara

Berisi: undang-undang kebebasan informasi Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand dalam versi Inggris-Indonesia

Ekonomi politik media penyiaran

Perwujudan prinsip-prinsip penyiaran demokratis, yang bertumpu pada konsep diversity of ownership dan diversity of content, serta yang hendak memberikan akses seluas-luasnya kepada publik untuk turut mengatur dan menikmati pemanfaatan media sebagai ruang publik (publik sphere), masih membutuhkan waktu yang panjang. Setiap lini lembaga penyiaran di Indonesia: lembaga penyiaran komersial, lembaga…

Melawan tirani informasi

Akar dari persoalan merebaknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran HAM dalam pemerintahan orde baru adalah lemahnya kontrol masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan dalam kerangka reformasi adalah memperkuat kedudukan masyarakat di hadapan negara. Disinilah ditemukan urgensi UU Kebebasan informasi.

Mengubur peradaban: politik pelarangan buku di Indonesia

Buku ini melakukan pelacakan, penelaahan dan kritik tajam terhadap kebijakan negara yang terus berusaha 'membunuh peradaban' melalui pembatasan dan pelarangan buku-buku yang dianggap 'menyimpang' dari ideologi negara.

Kebebasan Pers dalam Rancangan KUHP

Kebebasan pers merupakan hal yang baru dalam kaidah hukum pidana. Dalam buku ini dibahas lebih lanjut delik pers dalam terminologi hukum dan kaitan dengan delik-delik lainnya seperti delik berita bohong, delik penodaan agama, delik penghinaan terhadap kepala negara dan perbedaan RUU KUHPidana dan UU Pers.

Kaidah Limburg dan pedoman Maastricht

Catatan: Penterjemahan ini merupakan upaya untuk menyebarkan dokumen penting di bidang hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Sengaja dokumen asli dalam bahasa Inggris tetap ditampilkan agar para pembaca dapat memeriksa naskah aslinya bila menemui ketidaktepatan penterjemahan atau perbedaan penafsiran. Sedapat mungkin beberapa istilah kunci dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, dengan alasan u…

Paradoks Kebebasan Pers Indonesia: Jebakan Kekerasan, Kriminalisasi & Perburuhan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-98905-1-1

Deskripsi Fisik

xiii, 79 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

323.445 PAR