RUU Kebebasan Informasi: Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang K…

Monopoli informasi merupakan langkah menuju pembodohan masyarakat. Dlam abad informasi dewasa ini, dirasakan perlu adanya peraturan perundangan yang melindungi hak publik untuk memperoleh informasi. Selain sebagai manifestasi dari asas demokrasi, perlindungan hak publik untuk memperoleh informasi juga akan menjadi instrumen kontrol yang efektif terhadap penyelenggara pemerintahan. RAncangan Und…

Studi perbandingan komisi informasi dan ombudsman RI: upaya membangun sinergi

UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan sebuah perangkat hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan-badan publik. Sebagai implementasi UU ini dibentuklah Komisi Informasi yang berfungsi menyusun segala bentuk standar pelayanan informasi publik dan melakukan penyelesaian sengketa antara peminta informasi dengan badan-badan…

Optimalisai kinerja komisi informasi: kertas konsep

Panduan ini akan membantu Komisi Informasi dalam melakukan penguatan kapasitas (capacity building) bagi para stafnya. Juga sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi, tugas, dan segala hal yang berkaitan dengan kinerja Komisi Informasi. Pemahaman yang lebih dalam terhadap Komisi Informasi akan mendorong publik untuk lebih berani mangadukan persengketaan yang nanti dialaminya ke…

Freedom of expression and freedom of information: essays in honour of Sir Dav…

This volume of essays examines two freedoms that play a central role in modern democracies: the free exchange and dissemination of ideas coupled with the principle of open, and therefore more accountable, government. Topics covered include freedom of speech, religion and assembly; defamation of the State and of politicians; and the protection of privacy.

Melawan ketertutupan informasi: menuju pemerintahan terbuka

Akar dari persoalan merebaknya praktek korupsi, kolusi nepotisme, serta pelanggaran HAM dalam pemerintahan Orde Baru adalah lemahnya kontrol masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan dalam kerangka reformasi adalah memperkuat kedudukan masyarakat di hadapan negara. Di sinilah ditemukan urgensi UU Kebebasan Informasi. UU ini menjamin dan mengatur hak publik a…

The Right to tell: the role of mass media in economic development

Edisi

-

ISBN/ISSN

0 8213 5203 2

Deskripsi Fisik

322 p.

Judul Seri

WBI Development Studies

No. Panggil

342.085 3 RIG

Kebebasan informasi di beberapa negara

Berisi: undang-undang kebebasan informasi Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand dalam versi Inggris-Indonesia

Melawan tirani informasi

Akar dari persoalan merebaknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran HAM dalam pemerintahan orde baru adalah lemahnya kontrol masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan dalam kerangka reformasi adalah memperkuat kedudukan masyarakat di hadapan negara. Disinilah ditemukan urgensi UU Kebebasan informasi.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Cacat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 147 p

Judul Seri

Buku Informasi Seri ke-5

No. Panggil

341.485 KON

Memahami SK Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA No. 144/2007)

Tujuan SK KMA No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan adalah untuk mamastikan terlaksananya prinsip transparansi dan mendorong pelayanan informasi yang sederhana, cepat dan berbiayai ringan di pengadilan. Dalam SK tersebut dijamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh beberapa informasi pokok yang penting (atau dapat) diketahui publik, misalnya (x)putusan pengadilan, khususnya ya…