Modul Pelatihan Monitoring Peradilan dalam Kasus Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Modul ini disusun sebagai panduan bagi para pekerja hak asasi manusia yang akan melakukan monitoring peradilan kasus-kasus terkait kebebasan beragama / berkeyakinan. Modul ini pertama kali digunakan dalam Pelatihan Monitoring Peradilan KBB Bagi Pekerja HAM, 28-31 Oktober 2013 di Jakarta. Proses penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain adalah melakukan pemet…

Bahan Rujukan Kurikulum Hak Asasi Manusia bagi Hakim Pengadilan Negeri: Toler…

Bahan rujukan ini disusun untuk melengkapi manual penyelenggaraan pelatihan hak asasi manusia bagi hakim, dengan tematik isu hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di dalam manual ini diuraikan bagaimana konsep, kurikulum, modul, metode yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Manual ini juga dilampiri bahan bacaan, dan rujukan terkait. Bahan rujukan yang telah diterapkan dalam dua kal…

Kurikulum Hak Asasi Manusia bagi Hakim Pengadilan Negeri: Toleransi dalam Keb…

Manual ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan pelatihan hak asasi manusia bagi hakim, dengan tematik isu hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di dalam manual ini diuraikan bagaimana konsep, kurikulum, modul, metode yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Manual ini juga dilampiri bahan bacaan, dan rujukan terkait. Manual yang telah diterapkan dalam dua kali pelatihan, dan melal…

Penjara Untuk Yang Berbeda?

Hasil eksaminasi publik ini menunjukkan bahwa pengadilan sebagai institusi penegak hukum masih menjadi arena penghukuman atas kepercayaan atau keyakinan seseorang. Pengadilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan telah gagal memberikan keadilan kepada minoritas korban. Salah satu penyebabnya, karena masih digunakannya pasal 156a huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alat kri…

ASASI: Memutus Rantai Pelanggaran Kebebasan Beragama

Matinya Institusi Hukum di Hadapan Kekerasan Selama ini, penegakan hak asasi manusia mendasarkan pada adagium berlangsungnya check and balances dari cabang-cabang kekuasaan yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif. Hal ini juga mencerminkan semangat gerakan hak asasi yang tak melulu bersifat politik tapi juga hukum.

Panduan Uni Eropa tentang peningkatan dan perlindungan kebebasan beragama ata…

Melalui buku panduan ini, Uni Eropa menegaskan kembali tekadnya untuk mengembangkan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam kebijakan luar negerinya tentang hak asasi manusia sebagai hak yang dapat digunakan oleh semua orang di manapun mereka berada, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi dan universalitas. Panduan ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan standar internasio…

EU Guidlines on the promotion and protection of freedom of religion or belief

The Guidlines explain what the international human rights standards on freedom of religion or belief are, and give clear political lines to official of EU institutions and EU Member States, to be used in contacts with countries and with international and civil society organisations. They also provide officials with practical guidance on how to seek to prevent violations of freedom of religion o…

Polri dan Kebebasan Beragama: Tinjauan Normatif Perlindungan Kebebasan Beraga…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

323.4 POL

Memahami pendapat berbeda (dissenting opinion) putusan uji materiil UU Penoda…

Buku ini berusaha untuk memberi pemahaman tentang 'pendapat berbeda' (dissenting opinion) Hakim Maria Farida, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi tentang putusan judicial review UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Agama di Indonesia dalam angka: dinamika demografis berdasarkan sensus pendud…

Monografi ini secara khusus bertujuan memberikan konteks demografis pluralitas realitas kehidupan beragama, untuk memahami berbagai persoalan sosial politik yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia.Dengan mengacu pada data sensus penduduk 2000 dan 2010 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.