Pidana penghinaan adalah pembatasan kemerdekaan berpendapat yang inkonstitusi…

Komentar tertulis ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara dengan Nomor Perkara: 1269/PEN.PID.B/2009/PN.TNG untuk menilai apakah dalam kasus yang sedang diperiksa ini Negara Republik Indonesia telah bertindak dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang Kem…

Kejahatan Perkosaan dalam RUU KUHP

Membahas tentang kejahatan perkosaan dalam RUU KUHPidana seperti pengertian dan praktek peradilan tentang perkosaan di beberapa negara. Dalam Draft RUU KUHPidana yang dikeluarkan pemerintah tahun 2005 menunjukan rumusan tentang delik perkosaan yang telah mengalamai perkembangan dalam elemen perbuatan, caranya serta objeknya.

Problem Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik pada satu sisi ditujukan untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain. Namun pada sisi yang lain dapat dipahami sebagai upaya kontrol yang kuat terhadap pandangan dan ekspresi publik. Berbagai kasus mencuat dalam setidaknya lima tahun penerapan undang-undang tersebut. Situasi tersebut telah menimbulkan ketakutan luar bi…

Potret penahanan pra-persidangan di Indonesia: studi tentang kebijakan penaha…

Buku ini memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan penerapan penahanan pra-persidangan di Indonesia. Juga memetakan kebijakan penahanan dalam topik-topik strategis yang berguna untuk menyusun rekomendasi bagi perbaikan penerapan kebijakan penahanan.Data diperoleh dari berbagai metode dengan contoh empat kota, yaitu Medan, Makassar, Kupang dan Jakarta.

Naskah akademis dan rancangan peraturan pemerintah : tata cara penentuan kela…

Keterbatasan konsep mengenai korban yang berhak mendapatkan layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan dalam UU PSK dikhawatirkan akan menyulut kerancuan implementasi pemberian bantuan oleh LPSK Dalam UU PSK, terdapat dua pasal yang secara khusus memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah memgenai ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi dan ke…

Analisis situasi penerapan hukum penghinaan di Indonesia

Salah satu masalah yang signifikan dalam persoalan kebebasan berekspresi adalah masalah penggunaan ketentuan pidana terkait dengan penghinaan. Berkembangnya ketentuan pdiana terkait penghinaan yang lahir melalui beragam undang-undang sektoral telah mengakibatkan timbulnya reduplikasi tindak pidana penghinaan yang telah ada. -- Laporan yang disusun oleh ICJR ini menghadirkan beragam fakta yang b…

2000- 2010 Kebebasan Internet Indonesia : Perjuangan Meretas Batas

Laporan yang disusun oleh ICJR dan IMDLN ini berupaya menangkap fenomena perkembangan kebebasan internet di Indonesia berikut dengan kasus – kasus yang terjadi sehubungan dengan penggunaan internet. Laporan ini pada dasarnya disusun untuk melihat tren yang terjadi selama 2000 – 2010 di Internet Indonesia khususnya untuk melihat gejala kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di Indo…

Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional: Penilaian terhadap Keb…

Terbitnya buku ini, merupakan awalan dari pekerjaan panjang untuk memantau sejauhmana DPR menggunakan hak asasi manusia sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan seluruh fungsi dan kewenangannya. Pekerjaan ini diharapkan akan dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga pada saatnya dapat dipastikan DPR akan menjadikan hak asasi manusia sebagai pondasi dan paradigma dalam setia…

Kontroversi UU ITE: Menggugat pencemaran nama baik di ranah maya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 152p.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.0256 ANG k

Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia

Walaupun sudah ada undang-undang perlindungan saksi maupun korban, namun secara formal undang-undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban.