Menjelaskan program dan ideologi partai politik peserta pemilu 2004, 24 partai.Dan juga partai-partai yang tidak lolos verifikasi KPU dan tidak memenuhi persyaratan.
Menampilkan kritisisasi kebijakan-kebijakan dalam negeri Indonesia terutama perubahan-perubahan yang terjadi akibat reformasi dan sedikit mengulas sejarah-sejarah kebijakan politik pada masa orde baru serta menekankan pentingnya aksi independen mahasiswa dalam menentukan perubahan-perubahan angin perpolitikan di Indonesia.
Berupaya untuk menggambarkan kenyataan pluralisme hukum di Indonesia sekaligus mengangkat contoh-contoh konflik yang disebabkan oleh adanya ketegangan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam satu wilayah sosial yang sama.
Mengulas perlindungan hak asasi manusia dalam situasi bencana, pengelolaan tanah dan harta dalam situasi bencana dan menekan risiko korupsi pada situasi tersebut.
Secara filosofi asas PK pidana: 1hanya dapat diminta oleh terpidana terdakwa atau ahli warisnya`, berpijak pada dasar bahwa dengan mempidana terdakwa yang tidak bersalah dengan putusan yang tetap, negara telah merampas keadilan dan hak terpidana secara tidak sah. Untuk memulihkan hak dan keadilan terdakwa tersebut, maka negara memberikan hak PK pada terpidana. Di dalam buku ini dibicarakan seca…
Buku pegangan ini berisikan informasi mengenai upaya lembaga peradilan Kerajaan Belanda mereformasi kedudukan, peran, serta pelaksanaan fungsi dan kewenangannya agar mampu memenuhi ekspetasi publik, yaitu terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang berwibawa, berkualitas dan efektif.
Kajian pengarusutamaan gender di parlemen ini dilakukan dengan menganalisa undang-undang dewan perwakilan dan undang-undang partai politik, tata tertib, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, dan prosedur kerja DPR RI dan DPD RI.