Membahas tindak pidana pornografi dengan pendekatan normatif, teoritis dan empiris. Pada hakikatnya pornografi mengandung tiga sifat, yakni kecabulan, eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan.
Secara filosofi asas PK pidana: 1hanya dapat diminta oleh terpidana terdakwa atau ahli warisnya`, berpijak pada dasar bahwa dengan mempidana terdakwa yang tidak bersalah dengan putusan yang tetap, negara telah merampas keadilan dan hak terpidana secara tidak sah. Untuk memulihkan hak dan keadilan terdakwa tersebut, maka negara memberikan hak PK pada terpidana. Di dalam buku ini dibicarakan seca…
Buku ini disusun untuk menjelaskan setiap rumusan kejahatan terhadap keamanan negara yang berlaku di Indonesia, dengan mengacu kepada ketentuan hukum pidana yang dimuat dalam buku II KUHP mengenai perangkat hukum yang berfungsi sebagai alat represif bagi penyerangan terhadap kepentingan negara.
Lampiran terdapat dalam buku berjudul : `Lampiran: Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia`------- Dilampirkan: UU No. 31/1999 (yang disatukan dengan) UU NO. 20/2001, UU No. 28/1999, dan UU No. 30/2002, beserta PP No. 71/2000. ____________ Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama, maupun pada waktu berlakunya UU No. 3 Tahun 1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternya…
Lampiran dari buku berjudul : `Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia` dari pengarang yang sama.