Tindak Pidana Pers: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi de…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-538-440-3

Deskripsi Fisik

304 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343 Cha T

Tindak pidana pornografi

Membahas tindak pidana pornografi dengan pendekatan normatif, teoritis dan empiris. Pada hakikatnya pornografi mengandung tiga sifat, yakni kecabulan, eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan.

Lembaga peninjauan kembali (PK) dan perkara pidana: penegakan hukum dalam pen…

Secara filosofi asas PK pidana: 1hanya dapat diminta oleh terpidana terdakwa atau ahli warisnya`, berpijak pada dasar bahwa dengan mempidana terdakwa yang tidak bersalah dengan putusan yang tetap, negara telah merampas keadilan dan hak terpidana secara tidak sah. Untuk memulihkan hak dan keadilan terdakwa tersebut, maka negara memberikan hak PK pada terpidana. Di dalam buku ini dibicarakan seca…

Kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara

Buku ini disusun untuk menjelaskan setiap rumusan kejahatan terhadap keamanan negara yang berlaku di Indonesia, dengan mengacu kepada ketentuan hukum pidana yang dimuat dalam buku II KUHP mengenai perangkat hukum yang berfungsi sebagai alat represif bagi penyerangan terhadap kepentingan negara.

Tindak pidana mengenai kesopanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3654-61-9

Deskripsi Fisik

xv, 245 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 ADA t

Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia

Lampiran terdapat dalam buku berjudul : `Lampiran: Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia`------- Dilampirkan: UU No. 31/1999 (yang disatukan dengan) UU NO. 20/2001, UU No. 28/1999, dan UU No. 30/2002, beserta PP No. 71/2000. ____________ Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama, maupun pada waktu berlakunya UU No. 3 Tahun 1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternya…

Lampiran: Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia

Lampiran dari buku berjudul : `Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia` dari pengarang yang sama.