Laporan ini merupakan hasil pengamatan atau observasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas kewajiban negara (state obligation) dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Jangka waktu yang dipilih memang terbilang panjang, yakni mulai 1999 hingga 2004; sepanjang masa reformasi bergulir. Tujuannya adalah untuk melihat kemajuan apa yang telah dicapai pada kurun itu,…
Buku ini merupakan kumpulan tulisan tentang bagaimana melakukan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia untuk tujuan melawan politik pelupaan yang didukung secara tidak resmi oleh negara. Kumpulan artikel dan tulisan ini mencoba memberikan inspirasi bagi masyarakat sipil di daerah untuk mulai melawan penyangkalan negara terhadap kejahatan hak asasi manusia di masa lalu melalui kerja-kerja pen…
Kalimantan Update adalah jurnal fotografi dokumenter non-profit berbasis di Pontianak. Terbit tiga bulan sekali jurnal ini mengangkat kehidupan penduduk dan ekologi Pulau Kalimantan melalui foto dokumenter. Jurnal ini didedikasikan untuk penduduk pedalaman dan pesisir Kalimantan yang sedang berjuang mengembalikan dan atau mempertahankan hak asasi dan kebebasan dasar mereka. Naskah dan foto dala…
Transisi dari kondisi otoritarian ke demokrasi adalah dambaan setiap rakyat setelah mundurnya Soeharto. Namun apa lacur pemerintahan yang terbentuk setelah transisi itu berjalan tidak memiliki kekuatan yang prima untuk menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia yang terjadi dan diperbuat oleh rezim masa lalu. Hal itu terjadi baik karena masih dominannya kekuatan-kekuatan politik otoritaria…
Di masa Orde Baru, penguasaan lahan yang sentralistis telah memunculkan persoalan, tentang siapa yang mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur pemilikan dan pengeloaan tanah dan SDA. Dengan latar belakang tersebut, setelah Orde Baru berakhir dan agenda reformasi mulai bergulir, yang antara lain ditandai dengan kebijakan politik otonomi daerah, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pengaru…
Modul ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan pelatihan penanganan konflik, yang didalamnya memberikan uraian tentang kurikulum pelatihan, sejumlah metodenya serta modul yang akan digunakan sebagai acuan untuk proses pelatihan.
Penerbitan ini merupakan hasil studi mengenai kondisi penikmatan hak-hak dasar masyarakat di dua kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Kapuas Hulu dan Ketapang dalam rangka pelaksanaan berbagai proyek demonstration activities REDD+ di kedua kabupaten tersebut. Kondisi ini pada gilirannya mempengaruhi penikmatan hak FPIC masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar lokasi proyek.
Modul ini diterbitkan dengan maksud sebagai medium yang bisa digunakan secara efektif untuk melihat aplikasi norma HAM yang dijalankan pada tataran domestik. Disusun berdasarkan pengalaman KontraS dalam melakukan kerja-kerja pemantauan, advokasi dan investigasi lapangan.