Tahukah anda mengenai prosedur serta biaya resmi pengurusan identitas diri seperti paspor, Buku Nikah atau Akta Cerai? Apakah anda pernah diminta sejumlah uang di luar biaya resmi dari aparat Pemerintah dalam mengurus identitas diri? Atau terpaksa mengeluarkan uang agar proses pengurusan identitas diri Anda lancar? Tahukah anda bahwa pengurusan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga itu gra…
Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di tujuh wilayah penelitian Women Research Institute (WRI), yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lebak, Kabupaten Indramayu, Kota Surakarta, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat. Fasilitas umum kesehatan masyarakat untuk melayani kesehatan reproduksi perempuan dalam banyak hal masih sangat terbatas. …
Membahas mengenai pemantauan proses legislasi yang dilakukan oleh DPR. Dengan mengontrol segala kegiatan terhadap anggota DPR diharapkan proses legislasi akan berlangsung lebih baik. Buku ini juga membahas mengenai sejarah lahirnya legislasi dan langkah-langkah advokasi dalam proses pemantauan legislasi.
Informasi mengenai perancangan peraturan (proses legilasi) dan teori-teori hukum di Indonesia yang dikaji secara jenaka dengan banyaknya memberikan ilustrasi gambar-gambar komik sehingga mudah untuk dipahami oleh kalangan usia apapun.
Membahas masalah kewarganegaraan dari segi teori dan praktek: proses untuk menjadi warga negara Indonesia, khususnya cara memperoleh dan penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, bukti kewarganegaraan Indonesia, dan masalah dwi-kewarganegaraan RI-RRC. Disinggung juga masalah keimigrasian dan catatan sipil, karena keduanya berhubungan erat dengan masalah kewarganegaraan.
Merupakan analisa dan penjabaran atas temuan penelitian yang dilaksanakan oleh PSHK. Dimana pelaksanaannya melibatkan para advokat, masyarakat pengguna jasa advokat, dan anggota masyarakat umum di lima kota besar - Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar dan Samarinda.
Dilengkapi dengan peta gedung DPR dan lampiran proses pembentukan undang-undang dibagi berdasarkan pemberi usulan (Presiden, DPR atau DPD).