Buku saku ini memuat penjelasan ringkas mengenai DPR, organisasinya, serta kritik singkat terhadap DPR. Disamping itu penjelasan proses pembentukan undang-undang
Kebutuhan tentang UU Intersepsi Komunikasi semakin mendapatkan basis sosiologis dan praktisnya, mengingat semakin meningkatnya praktik-praktik intrusi terhadap komunikasi dan kehidupan pribadi warga negara. Intrusi terhadap privasi tidak lagi semata-mata dilakukan oleh institusi negara, seperti intelijen atau penegak hukum, tetapi juga antar-individu atau bahkan dilakukan korporasi swasta, untu…
Naskah dalam buku ini memberikan pengantar dan gambaran singkat mengenai proses, subtansi, termasuk analisis dampak jika pasal-pasal dalam RUU tidak dihilangkan, dihapus, atau direvisi. Tulisan ini dimulai dari pembahasan RUU Peradilan, RUU Rahasia Negara, dan RUU KUHP.
Amicus Curiae Kasus (Sahabat Peradilan) Dalam Kasus Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana Perkara Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl di Pengadilan Negeri Pandeglang terkait Dugaan Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu/ Kelompok Berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan Penodaan Agama
Banyaknya peraturan pelaksana yang harus dibuat tersebut mengindikasikan bahwa sesungguhnya RUU ini jauh dari operasional dan berpotensi menimbulkan berbagai konflik norma dalam peraturan pelaksananya. Selain itu, mengingat hampir semua materi yang dimuat dalam RUU sudah tercantum dalam UU yang ada, sudah sewajarnya pengaturannya sebaiknya dibuat dalam peraturan pelaksana di bawah UU yang sudah…
Benarkah RUU Perkelapasawitan dibentuk untuk melindungi kepentingan nasional? Melindungi ‘kepentingan nasional’ adalah argumen utama yang terus-menerus digaungkan oleh kelompok pendukung RUU Perkelapasawitan. 4 Fakta menunjukan bahwa kepentingan utama yang bermaksud dilindungi oleh RUU ini adalah kepentingan segelintir orang terkaya di negeri ini, yakni korporasi penguasa industri sawit. Sa…
Kemampuan teknologi penyimpanan data hari ini memungkinkan data tersimpan secara permanen dan terakses secara luas oleh publik. Kebutuhan untuk menjamin penikmatan hak atas privasi dengan mengontrol akses publik terhadap informasi tertentu pada satu titik bersinggungan dengan hak warganegara untuk mengakses informasi seluas-luasnya. Hak atas privasi mengasumsikan sebuah informasi dapat dibatasi…
Dengan semakin globalnya arus informasi yang masuk melalui internet dan munculnya kekhawatiran terhadap tidak terkontrolnya jenis informasi yang diakses oleh pengguna, praktik pemblokiran dan penyaringan konten internet menjadi semakin umum dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Saat praktik pemblokiran dan penyaringan konten internet mulai dapat ditolerir pada awalnya, tindakan yang di…
Merujuk pada laporan Reporters without Borders, di tahun 2014 sedikitnya 167 pengguna internet, harus mengalami pemenjaraan, sebagai akibat informasi yang disebarluaskannya melalui medium internet. Di Indonesia, semenjak berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kondisinya juga tak-kalah memprihatinkan. Lebih dari 100 orang pengguna teknologi informasi dan komu…
Perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan internet yang semakin konvergen menghasilkan beragam jenis layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang disediakan melalui penyelenggara telekomunikasi, termasuk layanan yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur agar tercipta iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan in…