Pandangan Kritis seorang Hakim dalam penegakan Hukum di Indonesia

Buku Pandangan Kritis Seorang Hakim ini mengupas dan mengkritik berbagai penegakkan hukum yang yang "mandul", baik terhadap sikap Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Buku ini juga mengupas tuntas prinsip profesionalitas hakim dalam memutus perkara terkait kode etik perilaku hakim maupun penyalahgunaan wewenang Jaksa Agung menggunakan hak oportunitasnya untuk mendeponeering suatu perkara.

Bahan Rujukan Kurikulum Hak Asasi Manusia bagi Hakim Pengadilan Negeri: Toler…

Bahan rujukan ini disusun untuk melengkapi manual penyelenggaraan pelatihan hak asasi manusia bagi hakim, dengan tematik isu hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di dalam manual ini diuraikan bagaimana konsep, kurikulum, modul, metode yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Manual ini juga dilampiri bahan bacaan, dan rujukan terkait. Bahan rujukan yang telah diterapkan dalam dua kal…

Menegakkan Wibawa Hakim

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 MEN

Komisi yudisial dan reformasi peradilan

Buku ini mengkaji Komisi Yudisial, suatu komisi yang sangat penting keberadaannya dalam reformasi hukum dan penegakan keadilan di sebuah negara.Maksud pembentukannya adalah agar warga di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan,penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim.

Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan …

Berisi Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, perdata khusus, pidana umum, pidana khusus, peradilan agama/ mahkamah syariah, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN),.

Hak menguji (toetsingsrecht) yang dimiliki hakim dalam sistem hukum Indonesia

Buku ini memberikan paparan komprehensif mengenai hak menguji dalam sistem hukum Indonesia agar tidak lagi ada kerancuan penggunaan istilah hak menguji dan judicial review. Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan akademisi adalah adanya anggapan bahwa judcial review identik dengan hak menguji. Padahal terdapat perbedaan besar antara hak menguji dan judicial review. Perbedaan tersebut adalah …

International principles on the indepedence and accountability of judges, law…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

244p.; 21cm.

Judul Seri

Practitioners Guide No. 1

No. Panggil

341 INT

Konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia

Memberikan sumbangan wacana tentang kemandirian kekuasaan kehakiman juga membuka minat bagi studi yang lebih dinamis dalam memahami lembaga hukum dalam hubungannya dengan negara dan masyarakat.Awalnya merupakan tesis S2 yang disiapkan Benny K. Harman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul: Kekuasaan kehakiman di Indonesia, studi tentang pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaks…

Peradilan bebas dan contempt of court

Contempt of court merupakan pranata yang tidak ada ketentuannya dalam perundang-undangan di Indonesia. Pranata ini dipergunakan bagi melindungi prosedur jalannnya peradilan yang baik.

Statistik penegakan hukum tahun 2007 = Law enforcement statistics 2007

Statistik ini disusun untuk menyajikan data statistik lembaga peradilan, lembaga kejaksaan, dan KPK tahun 2007. Buku ini adalah buku pertama dari rangkaian seri buku statistik yang fokus terhadap lembaga-lembaga hukum dan penegakan hukum.