Krisis peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto

Penyajian faktual diagnosis atas sebab-sebab tercemarnya independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia sekaligus menawarkan jalan keluar untuk kembali memberikan penekanan pada pembenahan sistem dan struktur kekuasaan negara yang saling menghaargai independensi masing-masing. Hanya dengan itulah, sembari tetap menghargai person-person sebagai aktor kreatif, cita-cita negara hukum demokrasi yang…

The Indonesian supreme court: a study of institusional collapse

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-0-877277-38-5

Deskripsi Fisik

ix, 494 p.

Judul Seri

Studies on Southeast Asia No. 39

No. Panggil

348.734 13 SEB i

Dua kado Hakim Agung buat Kedung Ombo: Tinjauan putusan-putusan Mahkamah Agun…

Sengketa waduk Kedung Ombo dan proses putusan MA mengenai pengakuan hak-hak warga Kedung Ombo atas tanah dan ganti rugi atas kepemilikan itu. Lampiran: putusan perdata tingkat kasasi Mahkamah Agung dan kronologi sengketa Kedung Ombo.

Lembaga peninjauan kembali (PK) dan perkara pidana: penegakan hukum dalam pen…

Secara filosofi asas PK pidana: 1hanya dapat diminta oleh terpidana terdakwa atau ahli warisnya`, berpijak pada dasar bahwa dengan mempidana terdakwa yang tidak bersalah dengan putusan yang tetap, negara telah merampas keadilan dan hak terpidana secara tidak sah. Untuk memulihkan hak dan keadilan terdakwa tersebut, maka negara memberikan hak PK pada terpidana. Di dalam buku ini dibicarakan seca…

Himpunan tanya jawab permasalahan dan paparan pada rapat kerja nasional Mahka…

Buku ini berisi Himpunan Tanya Jawab Permasalahan dan Paparan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia tahun 2007 dan tahun 2008. Tanya jawab permasalahan dan paparan yang disampaikan pada pelaksanaan RAKERNAS tersebut, oleh Biro Hukum dan Humas dipandang perlu dihimpun, guna disebarluaskan dengan harapan aga…

Cetak biru pembaruan Mahkamah Agung RI

Blue print ini disusun dari studi yang mendalam berisikan diagnostik atas suatu lingkup permasalahan dan sumber permasalahan tertentu yang dihadapi mahkamah Agung selama ini, rekomendasi teknis untuk memperbaikinya, kerangka waktu pelaksanaan serta indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rekomendasi tersebut.