Tata Kelola, Penerimaan Negara & Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-72039-3-8

Deskripsi Fisik

70 hlm; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 Abd T

Laporan Pusaka: Setahun Moratorium: Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

38 hlm; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

303.6 Ind S

Sumber Daya Alam Untuk Rakyat: Modul Lokakarya Penelitian Hukum Kritis - Part…

Modul ini dimaksudkan sebagai panduan untuk penyelenggaraan suatu Pelatihan Penelitian Hukum Kritis Partisipatif bagi Public Interest Lawyer yang akan dilakukan oleh alumni peserta Program Hukum dan Masyarakat. Modul ini sendiri adalah hasil olahan atau keluaran sebuah kegiatan pelatihan penulisan yang diselenggarakan oleh ELSAM pada tanggal 28 Juli-2 Agustus 1998, bertempat di Caringin, Bogor.…

SDA Dikuras "Bumi Aceh Menjerit" Rakyat Sengsara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

634.95981 MUH s

RUU pertambangan mineral dan batubara tidak menjawab masalah utama sektor tam…

Lampiran berisi : potret PT. Indo Muro Kencana/ Aurora Gold Australia di Kaltim; PT. Barisan Tropikal Mining Musi Rawas, Sumsel, dan Catatan keterlibatan TNI/POLRI dengan perusahaan tambang.

Quo vadis pembaharuan hukum sumber daya alam di Indonesia

Tulisan ini membahas mengenai maksud, orientasi dan tujuan yang melekat di dalam teks/ redaksi RUU yang mengatur sumber daya alam. RUU tersebut adalah: RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Umum, RUU Pengelolaan wilayah pesisir terpadu, RUU PSDA, RUU Sumber daya Air

Bukan catatan dari Jakarta: peran strategis dan tantangan pembaruan hukum sum…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 107p.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.7 BUK

Mereka yang belum setara: potret REDD di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu K…

Penerbitan ini merupakan hasil studi mengenai kondisi penikmatan hak-hak dasar masyarakat di dua kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Kapuas Hulu dan Ketapang dalam rangka pelaksanaan berbagai proyek demonstration activities REDD+ di kedua kabupaten tersebut. Kondisi ini pada gilirannya mempengaruhi penikmatan hak FPIC masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar lokasi proyek.

Peta tumpang tindih pemanfaatan sumber daya alam

Melihat secara singkat kejadian yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia khususnya di wilayah kehutanan dimana pada prakteknya banyak terjadi tumpang tindih wilayah sehingga sulit diketahui batas sebenarnya suatu wilayah apakah milik warga, atau milik pengusaha atau milik masyarakat adat ataukah milik pemerintah. Buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar peta yang akurat sehingga memuda…

REDD di Indonesia Ke mana akan melangkah?: studi tentang kebijakan pemerintah…

Penelitian tentang REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang berlangsung pada awal 2010 mengurai permasalahan terkait dengan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pembangunan lingkungan hidup secara umum dan kaitannya dengan perubahan iklim dan REDD secara khusus di tingkat nasional dan dua penelitian: Kalimanatan Tengah dan Kalimantan Barat.