Mencermati perkembangan hukum dalam bidang-bidang strategis

Sembilan tahun berjalan, perda-perda yang jumlahnya saat ini mencapai jumlah lJ.OO0-.tn I lebih, sebagian menuai kecaman baik atas substansi maupun proses pembentukannya. Tidak hanya kalangan masyarakat sipil yang mengecam, kalangan pengusaha (pasar) juga menolaknya Sejumlah Perda telah dibatalkan karena bertentangan dengan Pperundang-undangan di atasnya. Perda dituding sebagai alat legitimasi…

Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara…

Permasalahan yang acap mengemuka dalam perundang-undangan di bidang perekonomian sumberdaya alam, sepanjang berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah: (a) bagaimana penguasaan negara atas sumberdaya alam (b) menjamin dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat serta (c) bagaimana peranan swasta/modal/investor dalam perekonomian berkaitan dengan sumber daya alam. Pasal 33 UUD…

Jurnal Dignitas: HAM dan realitas transisional

Daftar isi: Politik negara dan kondisi HAM; Milisia Islamis, demokrasi dan HAM; Kekerasan aparat; RUU Komponen cadangan pertahanan negara; Komnas HAM dan tantangannya; Peran kejaksaan dalam masalah HAM kekinian; HAM dan Polri dalam penegakan hukum di Indonesia; Negara hukum dan HAM dengan pendekatan hukum progresif; Resnsi film Imagining Argentina.

Bukan catatan dari Jakarta: peran strategis dan tantangan pembaruan hukum sum…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 107p.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.7 BUK

Kajian kritis atas peraturan menteri agraria/kepala badan pertanahan nasional…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

40p.; 25cm.

Judul Seri

Kertas Kerja Epistema No. 01/2012

No. Panggil

333.31 KAJ

Satjipto Rahardjo dan hukum progresif: urgensi dan kritik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8829-10-6

Deskripsi Fisik

xviii, 298p.;21cm.

Judul Seri

Seri tokoh hukum Indonesia

No. Panggil

340.1 SAT

Antara teks dan konteks: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat ada…

Membahas bagaimana membaca trend legalisasi keberadaan dan hak amasyarakat adat atas sumber daya alam. Mengahdirkan kajian terhadap 'teks hukum' pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan dilengkapi dengan suatu hasil kajian tentang bagaimana pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat atas sumber daya alam bekerja pada 'konteks sosial' di dalam m…

Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 2 Juli 2009

Tema tulisan edisi kali ini beragam, tapi masih dalam konteks hukum tata negara dan konstitusi. Profil tokoh menampilkan Satjipto Rahardjo dalam jagat ketertiban hukum progresif.

Karakter peraturan daerah sumberdaya alam: kajian kritis terhadap struktur fo…

Buku ini tidak hendak memperdebatkan apakah kewenangan pengelolaan SDA sebaiknya berada di tangan pemerintah pusat atau pemda, namun hendak mengajak pembaca untuk memikirkan apakah otonomi daerah di bidang SDA memang berjalan untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat lokal atas SDA, atau hanya menampilkan tarik menarik kepentingan antara elit lokal/ daerah, korporasi dan pemerintah pusat. Kepentin…