Medan Pasang Surut Peradaban Kota Perkebunan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-92080-2-8

Deskripsi Fisik

289 hlm; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

900 KAN M

Undang-Undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet

\\\"Wajah Baru Agrarische Wet\\\" adalah metafora kritis yang merujuk pada Undang-Undang Perkebunan di Indonesia (khususnya UU No. 18 Tahun 2004), yang dinilai memberikan hak istimewa berlebihan kepada korporasi besar layaknya era kolonial. Istilah ini dipopulerkan lewat publikasi oleh ELSAM (2012) untuk menyoroti kriminalisasi petani dan penggusuran atas nama investasi.

RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan: Rencana Aksi Minus Penghormatan Hak Asasi Man…

Pada Februari 2018 Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI)[1] menerbitkan rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023. Rasionalitas yang mendasari penyusunan rencana aksi nasional karena nilai strategis kelapa sawit dalam mendukung pembangunan nasional. Namun di sisi yang lain, sektor perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan untuk melaksan…

Industri Perkebunan Sawit dan Hak Asasi Manusia: Potret Pelaksanaan Tanggung …

Dalam pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC di Beijing, Presiden Jokowi menekankan keinginan Indonesia agar lima produk Indonesia dimasukkan dalam Development Goods. Salah satu produk itu adalah kelapa sawit. Ini berarti industri perkebunan sawsit akan tetap menjadi industri penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satu konsekuensi yang bisa terjadi ke depan adalah ekspansi industri perkebunan…

Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet Dasar dan Alasan Pembatal…

Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan aalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industry dalam negeri optimalisasi pengelolaan sumb…

Langkah Awal Akses Pemulihan: Panduan untuk Masyarakat Terdampak Perkebunan K…

Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari oleh…

Catatan Kritis Kebijakan Perlindungan Pejuang HAM RSPO

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 CAT

Kelapa Sawit: Antara Kebijakan Ketahanan Energi dan Climate Change Uni Eropa,…

Sampul kertas posisi euPerdebatan mengenai kebijakan-kebijakan terkait Ketahanan Energi dan Climate Change pada umumnya tidak sejalan baik di tingkat global, maupun Nasional. Ketahanan Energi adalah ketersediaan sumber energi dengan harga yang terjangkau. Sedangkan, Climate Change mengutamakan kepentingan lingkungan. Untuk itu, gerakan lingkungan global terus menekan Pemerintah-pemerintah untuk…

Modul Teknik dan Strategi Fasilitasi Korban Perkebunan Kelapa Sawit

Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari ole…

Lembar Fakta Perlindungan Buruh Sawit Indonesia 2018

Kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi sorotan dunia. Bukan hanya angka produksinya yang tinggi, melanikan juga banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran hak buruh anak serta kondisi kesejahteraan pekerja sawit secara umum. Berangkat dari kondisi perkebunan sawit itu, Koalisi Buruh Sawit telah membuat lembar fakta untuk perlindung…