Volume I, struggles for power and governmental accountability, deals with separation of powers, federalism, and the democratic process. Volume II, Civil rights and civil liberties is devoted to the enduring struggles to limit governmental power and guarantee civil rights and liberties.
Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU RI No.13 th. 2006) dilengkapi dengan PP RI Nomor 4 Tahun 2006, PP RI Nomor 57 Tahun 2003, PP RI Nomor 24 Tahun 2003, PP RI Nomor 3 Tahun 2002, PP RI Nomor 2 Tahun 2002.
Perkembangan selama lebih dari 12 tahun berlangsungnya Peradilan Tata Usaha Negara, telah memperluas pengertian subyek hukum yang dapat digugat di Peradilan tata Usaha Negara, demikian juga memperluas obyek hukum yang menjadi pokok gugatan di Peradilan TUN yang semuanya itu berkembang melalui interprestasi dan penemuan hukum.
Berisi Mahkamah konstitusi Austria, Jerman, Italia, Taiwan, Perancis, Hongaria, Rusia, Korea Selatan. Afrika Selatan, dan Thailand.
buku ini berisi tentang pengetahuan peraturan perundang-undangan.
Paper ini membahas hubungan sipil dan militer yang dikaitkan dengan konstitusi
Berisi tinjauan buku: The rule of law in the Middle East and the Islamic world: human rights and the judicial process/ Eugene Cotran and Mai Yamani; The Future of freedom:Illiberal democracy at home and abroad/ Fareed Zakaria.
Daftar Isi: Legal reasoning dalam interpretasi konstitusi; Kewenangan MK dalam pengajuan UU (usulan amandemen ulang kekuasaan kehakiman); dekonstruksi kewenangan legislasi; constitutional review; Rekonstruksi kerugian konstitusional sebagai pintu masuk constitutional complaint; Kewenangan MK dalam pembubaran partai politik; Peranan hukum adat; Kuota perempuan dalam partai politik dan parlemen.