Ditapis dengan
Derap Perlawanan di Tengah Badai Ancaman : Laporan Situasi Pembela HAM atas L…
Secara umum kerja Pembela HAM atas Lingkungan belum mengalami perubagan kea rah yang lebih baik. Sebaliknya, para Pembela HAM atas lingkungan justru menghadapi kekhawatiran yang luar biasa setelah pemerintah dan DPR separak mempercepat proses regulaso terkait RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dan revisi atas UU Mineral dan Baru Bara (Minerba). Seiring dengan itu, kabar mengenai seranga dan ancaman ter…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii + 27 hal
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 MUH d
Atas nama pembangunan:bank dunia dan hak asasi manusia di Indonesia
Laporan bersama ELSAM dengan Lawyers Committee for Human Rights (LCHR), New York, yang membahas dampak proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh Bank Dunia di Indonesia, terutama dampaknya dari segi hak asasi manusia. Yang menjadi fokus laporan ini adalah pembangunan proyek waduk Kedung Ombo dan program keluarga berencana (KB)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xxxxiii,191 p.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 ATA
RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan: Rencana Aksi Minus Penghormatan Hak Asasi Man…
Pada Februari 2018 Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI)[1] menerbitkan rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023. Rasionalitas yang mendasari penyusunan rencana aksi nasional karena nilai strategis kelapa sawit dalam mendukung pembangunan nasional. Namun di sisi yang lain, sektor perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan untuk melaksan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5539-2018
Industri Perkebunan Sawit dan Hak Asasi Manusia: Potret Pelaksanaan Tanggung …
Dalam pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC di Beijing, Presiden Jokowi menekankan keinginan Indonesia agar lima produk Indonesia dimasukkan dalam Development Goods. Salah satu produk itu adalah kelapa sawit. Ini berarti industri perkebunan sawsit akan tetap menjadi industri penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satu konsekuensi yang bisa terjadi ke depan adalah ekspansi industri perkebunan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-71991-0-1
- Deskripsi Fisik
- xxv + 220 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 323.3 IND
Negara hukum, demokrasi dan judicial review
Membahas problematika hierarki peraturan perundangan-undangan dan pengujian peraturan perundangan-undangan pasca orde baru.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 999-3333-55-2
- Deskripsi Fisik
- 152 p
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.012 HUD n
Naskah Akademik : Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan tentang Balai Pemasy…
Pemasyarakatan merupakan institusi penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakkan hukum, yang dimulai pada tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi hingga tahap post adjudikasi. Namun disadari bahw secara ideal, dalam pelaksanaannya masih banyak menyisakan persoalan yang mengakibatkan adanya berbagai ketimpangan. Khususnya dalam hal ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786029983517
- Deskripsi Fisik
- 16 x 23cm, xii + 156 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.01 ARA n
Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet Dasar dan Alasan Pembatal…
Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan aalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industry dalam negeri optimalisasi pengelolaan sumb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-8981-42-5
- Deskripsi Fisik
- xx, 298 hal.; 21cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 338.1 MUT u
Perang kota kecil: kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia = Communa…
Berisi analisis komprehensif mengenai episode-episode kekerasan komunal yang berkepanjangan dan berskala luas yang pecah selama transisi pasca-Orde baru. Kekerasan komunal seperti ini baru kali ini terjadi di Indonesia. Baik publik maupun ahli dalam dan luar negeri belum bisa memahaminya dengna baik. Buku ini menggunakan pendekatan politik perseteruan (contentious politics, perkembangan dari t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789794616529
- Deskripsi Fisik
- xxii, 287 p.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 303.6 GER p
Rekam Jejak Kuasa Mengatur: Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2004-2009
Hasil pantauan dan kajian kinerja legislasi DPR selama tahun 2004-2009. Dalam lima tahun tersebut, 33,16% undang-undang (UU) yang dihasilkan adalah soal pemekaran wilayah; 9,84% soal pemerintahan; dan 8,81% soal hukum.-- Lampiran berisi daftar UU yang dihasilkan pada 2005-2009, dan daftar program legislasi nasional 2009-2014.
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-979-99369-9-8
- Deskripsi Fisik
- vii, 117p.; 24cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 ROD r
Perlindungan terhadap saksi terintimidasi
Perlindungan saksi bukalah isu kemanusiaan semata, namun merupakan faktor strategis dalam proses peradilan dan dalam kerangka kerja HAM - perlindungan saksi merupakan suatu syarat yang diperlukan. Pengabaian hal ini akan mengabaikan proses pencarian kebenaran dan keadilan. Pengabaian yang dilakukan oleh pekerja HAM dan lainnya di lapangan mengenai perlindungan orang-orang yang bekerja sama deng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-8981-33-2
- Deskripsi Fisik
- xii, 198 p.; indeks
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.06 NIC p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah