Laporan pemantauan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di institusi POLRI

Laporan uji coba pemantauan efektivitas pelaksanaan mekanisme pelayanan informasi publik dalam institusi Polri. Pemantauan dilakukan di wilayah NAD, Sumatera Utara, Jabodetabek, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Bali, Maluku, dan Papua.Pemantauan dilakukan terhadap 69 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polri, yaitu di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, dan P…

Konsep ideal peradilan Indonesia: menciptakan kesatuan hukum dan meningkatkan…

Naskah ini merupakan refleksi dan ekstraksi atas pengalaman dan pembelajaran LeIP selama 10 tahun bergerak di bidang pembaruan peradilan.

Laporan penelitian penilaian awal akses informasi publik di Provinsi Nusa Ten…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-1-906586-24-9

Deskripsi Fisik

76p.;23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.0853 LAP

Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam berbagai Undang-Und…

Beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rancangan KUHP adalah terdapat rumusan pidana yang multi interpretasi karena kalimat yang tidak tegas dan sumir tanpa disertai penjelasan yang memadai, tidak jelasnya tempat pidana administratif dalam stelsel pidana, badan hukum ditetapkan sebagai subjek pidana namun tidak menye…

Menyelesaikan perkara tanpa prahara: penggunaan UU pers no.40/99 dalam sengke…

Buku ini dimaksudkan sebagai panduan dalam menyelesaikan sengketa pers. Di dalam buku ini dijabarkan langkah-langkah yang bisa dipilih bila menghadapi masalah dengan pers. Mekanisme yang dijabarkan dalam menyelesaikan sengketa pers itu sendiri telah diamanatkan Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Buku ini juga memuat sejumlah kasus yang ditangani oleh Dewan Pers dengan berpegang …

Freedom of information

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-455-20356-3

Deskripsi Fisik

xxix, 347 hal.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

323.445 Bay f

Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP

Membahas mengenai tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi yang ada dalam RUU KUHPidana sebagai salah satu tindak pidana yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Dibahas juga mengenai konsep, perkembangan, pasal-pasal, perumusan tindak pidana pornografi dan pornoaksi

Titian jalan demokrasi: peranan kebebasan pers untuk budaya komunikasi politik

Buku ini berisi 52 tulisan-tulisan A. Muis yang pernah dimuat di Harian Kompas sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1999. Tulisan-tulisa yang merupakan respons atas isu aktual yang sedang hangat cukup mendominasi isi buku, terutama yang berkaitan dengan masalah jurnalistik, hukum pers, dan komunikasi. Isu aktual yang sedang aktual pada masa tulisan tersebut dimuat. ------------- Masalah m…

Dekonstruksi syariah (II): kritik konsep, penjelajahan lain = Islamic law ref…

Tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku ini merupakan hasil revisi dan perluasan dari makalah yang disajikan pada Seminar tentang Hak Asasi Manusia dan Aplikasi Hukum Islam di Dunia Modern yang diselenggarakan oleh Norwegian Institute of Human Rights (NIHR), Oslo, 14-15 Februari 1992.

Perjalanan reformasi hukum di Indonesia

Seminar Reformasi hukum: harapan dan kenyataan, Jakarta 17 Desember 2004.--