Berisi Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, perdata khusus, pidana umum, pidana khusus, peradilan agama/ mahkamah syariah, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN),.
Prosiding workshop
Dalam buku ini, penulis mendeskripsikan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sangat penting dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), juga mencoba mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan hak terhadap saksi dan korban di beberapa negara, selain itu juga menyajikan beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. …
Buku ini membahas berbagai aspek peradilan administrasi negara dan hal-hal yang menunjang seperti bagian dari aspek gugatan, acara pemeriksaan, pembuktian dan putusan peradilan.
Menelisik masalah contempt of court (penhinaan, pelanggaran atau memandang rendah pengadilan) dalam pasal 217 KUHP, setelah adanya kasus dalam persidangan. Apakah delik ini tetap diatur dalam bab tersendiri dalam KUHP baru atau tetap seperti sekarang dengan ditambah delik baru yang di pandang sering terjadi dalam masyarakat. ------------------------------- Lampiran berisi : Keputusan Bersama Ke…
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menerbitkan buku “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung” yang ditulis oleh Sebastiaan Pompe. Buku ini merupakan terjemahan disertasi Pompe dengan judul “The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse”. Sejak runtuhnya rezim Soeharto, korupsi dan kegagalan lembaga peradilan telah menjadi fokus terbesar dari p…
Pendokumentasian peradilan adat ini mencakup informasi dasar tentang gambaran suku, kelembagaan adat, mekanisme penyelesaian perkara adat dan sanksi adat di 25 suku Dauak di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.
Buku ini ditulis oleh Pengacara yang menangani kasus Lanjar Sriyanto yang disidangkan di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan dakwaan 359 dan 360 KUHP, yang bisa dikategorikan 'Peradilan Sesat'.