Dari konflik agraria ke pengharapan baru

Untuk kesekian kalinya maslah konflik agraria diangkat objek kajian. Selain itu sudah terlalu banyak laporan mengenai maslah tersebut yang disampaikan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, sejauh ini masih banyak konflik agraria yang belum dituntaskan, dan bahkan jumlahnya semakin banyak dan meluas. Setiap provinsi menyimpan potensi konflik agraria dan di setiap provinsi pul…

Pengembangan dan pemantapan program strategis BPN RI untuk mewujudkan keadila…

Berisi Pidato Presiden RI pada peresmian program-program strategis pertanahan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, Marunda, 15 Januari 2010--Pengarahan Kepala BPN RI pada pembukaan rapat kerja nasional BPN RI, 21 Februari 2010.

Human rights and civil liberties

Dilengkapi dengan studi kasus.

Dominasi dan resistensi pengelolaan hutan di Jawa Tengah : Studi kasus di 4 k…

Hutan adalah ruang yang dulu sampai sekarang selalu diperebutkan oleh masyarakat dan negara. sebagai ruang, hutan didefinisikan dan dimanfaatkan secara berbeda-beda oleh negara (PERHUTANI) dan masyarakat petani dengan kepentingan yang berbeda-beda sesuai era kekuasaan politiknya. karena itu bentuk-bentuk dominasi dan resistensinya senantiasa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah hutan, jenis…

Truth and reconciliation in South Africa and the Netherlands: compilation of …

Compilation of papers presented at a seminar organised by the Kairos Foundation (Ecumenical Advice and Information Centre on South Africa) In cooperation with the Africa Studies Centre Leiden University), the Netherlands Institute for Sounthern Africa (NiZA), the Netherlands-South Africa Society (NZAV), the Netherlands Institute of Human Tights (SIM), 27 November 1998.

Kapitalisme perkebunan dan konsep pemilikan tanah oleh negara

Kebijakan politik perkebunan pasa masa kolonial telah mengilhami pembentukan konsep pemilikan tanah oleh negara. di sisi yang lain kondisi politik kolonial telah membawa efek perubahan pada pola hubungan antara rakyat dengan penguasau. Satu hubungan yang memperngaruhi apa arti kepemilikan dan penguasaan tanah. Tulisan ini menjadi relevan untuk dibaca karena alam pasar bebas juga ikut mengubah s…

Pengaturan dan realisasi pemenuhan hak atas pangan yang layak

Pada tahun 2005 ini, Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan ratifikasi terhadap dua ketentuan dasar hak asasi manusia, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik (International Coenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Interntaional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights). Keduanya dikenal sebagai International Bill of Rights. Ratifikasi ini b…

Daulat rakyat: Dasar kebijakan anti pemiskinan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99164-0-2

Deskripsi Fisik

225 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

362.5 GER d

Pasal-pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-323-1

Deskripsi Fisik

viii, 241 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.3 RAC p

Judicial Review and the Human Rights Act

Edisi

-

ISBN/ISSN

1-85941-430-3

Deskripsi Fisik

xlviii, 294 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.012 GOR j