Mendaratkan Fakta-fakta: Mendokumentasikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia = Ge…

Manual pendokumentasian pelanggaran HAM.

Pelatihan pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran ham: panduan pelat…

Edisi

cet 1

ISBN/ISSN

979-96716-0-4

Deskripsi Fisik

113 hal.; 19x24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

025.06 RAV p

Menyusuri liku-liku mekanisme PBB (Jalan Berliku Menuju PBB)

Judul asli= A UN Road Map: a guide for Asian NGOs to the International Human Rights System and Other Mechanisms

Hukum sakral dan hukum sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sist…

Buku ini menganalisis dua aspek pluralisme hukum di Indonesia: wilayah politik pluralisme hukum dan wilayah konflik pluralisme hukum. Secara umum, analisis didasarkan pada kebijakan negara atas pluralitas hukum yang tercermin pada strategi hukum dan politik dalam menghadapi isu hukum tak resmi, serta berbagai konflik yang muncul dari interaksi antara hukum tak resmi dan hukum positif.

Dominasi dan resistensi pengelolaan hutan di Jawa Tengah : Studi kasus di 4 k…

Hutan adalah ruang yang dulu sampai sekarang selalu diperebutkan oleh masyarakat dan negara. sebagai ruang, hutan didefinisikan dan dimanfaatkan secara berbeda-beda oleh negara (PERHUTANI) dan masyarakat petani dengan kepentingan yang berbeda-beda sesuai era kekuasaan politiknya. karena itu bentuk-bentuk dominasi dan resistensinya senantiasa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah hutan, jenis…

Tafsir ulang perkawinan lintas agama: perspektif perempuan dan pluralisme

Buku yang memakai perspektif perempuan dan pluralisme dalam membongkar situasi perempuan yang tersubordinasi dalam perkawinan lintas agama, tetapi juga peran agama dan negara yang memasung kebebasan perempuan (juga laki2) untuk memilih sekaligus menjalani bentuk perkawinannya.Beberapa kisah nyata dalam buku ini menegaskan bahwa perkawinan lintas agama adalah fakta sehari-hari dengan segala komp…

Jentera Jurnal Hukum : Peraturan Daerah

Bagi kelompok positivis, desentralisasi merupakan syarat mutlak adanya pembangunan didaerah. Ia tidak melulu diatur oleh pusat sebagai sentrum kekuasaan. sementara kelompok relativis menegaskan pembangunan dapat terjadi tanpa adanya desentralisasi, karena anggapannya desentralisasi dapat berlangsung tanpa diiringi pembangunan.^bab