Otonomi atau otonomi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 106 hal.; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 OTO

Otonomi daerah, demokrasi lokal dan clean government

Mengupas berbagai persoalan berkaitan dengan rencana implementasi otonomi daerah berkaitan dengan konflik interest dan upaya demokratisasi pada tingkat lokal. Mengulas juga peran rakyat dalam implementasi otonomi, dan tampilan hasil kajian tentang gejala radikalisme horizontal.

Otonomi daerah, kecenderungan karakter Perda dan tekanan baru bagi lingkungan…

Buku ini berusaha menjabarkan analisa munculnya peraturan daerah di Indonesia. ------------------------------------------ Pernah direpresentasikan di International Association of study on Common Property, Vistoria Fall, Zimbabwe, 17-21 Juni 2002.

Desentralisasi globalisasi dan demokrasi lokal

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 3330 26 0

Deskripsi Fisik

xxvi, 445 p.; indeks

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 DES

Otonomi daerah 1945 - 2005 proses dan realita

Edisi

Cet 1

ISBN/ISSN

979-416-854-8

Deskripsi Fisik

XIV, 215 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 MAR o

Arus balik kekuasaan pusat ke daerah

Arus balik kekuasaan pusat ke daerah mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah, sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karakteristik struktur dan…

Membangun Format Baru otonomi Daerah

UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia, buku ini tidak hanya menawarkan paradigma baru desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga merekomendasikan RUU otonomi Daerah yang bersifat alternatif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaa kebijakan otonomi daerah.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan A kunta…

Desentralisasi, demokretisasi dan akuntabilitas pemerintah daerah merupakan tiga kata kunci yang penting dalam implementasi otonomi daerah, disitulah terlihat bahwa semangat demokrasi jelas menghendaki suatu pemerintahan yang bersendikan, pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sebab akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2000 tentang dana per…

Berisi tentang peraturan pemerintah seputar dana perimbangan