Informasi hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI pada tanggal 18-22 September 2005 …

Edisi

Varis Peradilan No. 240 September 2005

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

22p.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan surat-surat edaran Mahkamah Agung RI bidang hukum acara pidana (sete…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 81p.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345 HIM

Sejarah pembentukan undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tent…

Risalah ini menggambarkan rangkaian proses lahirnya UU No. 14 Tahun 1985, sejak persiapan penyusunan rancangan undang-undang di tingkat pemerintah, pada tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat RI, dan kemudian RUU tersebut disetujui oleh DPR dan selanjutnya RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang oleh presiden.

Himpunan putusan hak uji materiil Mahkamah Agung RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

9798512340

Deskripsi Fisik

iii, 153p.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 HIM

Pembatasan perkara: strategi mendorong peradilan cepat, murah, efisien, dan b…

Buku ini merupakan hasil penelitian mengenai pentingnya pembatasan perkara di Mahkamah Agung RI (MA) sebagai respon atas permasalahan tungakan perkara (case backlog) di MA. Penelitian in menyimpulkan strategi pembatasan perkara bisa dilakukan dengan perubahan-perubahan mendasar, seperti: perubahan struktur pengadilan, perbaikan manajemen perkara, penguatan pengadilan di tingkat pertama dan band…

Lembaga peninjauan kembali (PK) dan perkara pidana: penegakan hukum dalam pen…

Secara filosofi asas PK pidana: 1hanya dapat diminta oleh terpidana terdakwa atau ahli warisnya`, berpijak pada dasar bahwa dengan mempidana terdakwa yang tidak bersalah dengan putusan yang tetap, negara telah merampas keadilan dan hak terpidana secara tidak sah. Untuk memulihkan hak dan keadilan terdakwa tersebut, maka negara memberikan hak PK pada terpidana. Di dalam buku ini dibicarakan seca…

Kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara pe…

Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

Laporan tahunan 2008 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berisi: informasi mengenai keuangan perkara, langkah dan kebijakan pembaruan peradilan, keadaan perkara, pengawasan internal. Lampiran berisi:pemetaan dukungan donor, daftar peraturan MA, surat edaran MA, surat keputusan ketua MA, dan surat-surat lainnya pada periode 2008.

Cetak biru pembaruan Mahkamah Agung RI

Blue print ini disusun dari studi yang mendalam berisikan diagnostik atas suatu lingkup permasalahan dan sumber permasalahan tertentu yang dihadapi mahkamah Agung selama ini, rekomendasi teknis untuk memperbaikinya, kerangka waktu pelaksanaan serta indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Pemerintahan otoriter dan independensi peradilan kajian fenomena keadilan per…

Merupakan disertasi doktor yang diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan pemikiran ilmu hukum, karena mengulas pengaruh kekuasaan pemerintahan di era Suharto terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Pengaruh kekuasaan pada proses penyidikan sampai pada putusan hakim, terutama kasus-kasus yang menyinggung kepentingan penguasa.