Penerbitan Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM (Perkom 5/2015) dianggap sebagai langkah maju dalam perlindungan Pembela HAM. Penelitian ini membedah pelaksanaan dari perkom tersebut, menunjukkan posisinya dalam sistem perundangan-undangan di Indonesia, serta kendala apa saja yang dihadapinya. Selain dapat menjadi bahan evaluasi terhadap imp…
Deklarasi ini merupakan produk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang untuk pertama kalinya memberikan pengakuan kepada setiap orang memajukan, melindungi, dan membela hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu artinya, dengan deklarasi ini, setiap orang mempunyai hak untuk melakukan semua kegiatan yang bertujuan membela dan memajukan hak asasi manusia. Setiap orang ya…
Dalam pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC di Beijing, Presiden Jokowi menekankan keinginan Indonesia agar lima produk Indonesia dimasukkan dalam Development Goods. Salah satu produk itu adalah kelapa sawit. Ini berarti industri perkebunan sawsit akan tetap menjadi industri penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satu konsekuensi yang bisa terjadi ke depan adalah ekspansi industri perkebunan…
Dalam dua dekade terakhir, muncul kontestasi antara rezim hak asasi manusia dan rezim pembangunan dalam perbincangan tentang tata kelola migrasi tenaga kerja, Rezim HAM lebih banyak mengacu pada instrumen ILO dan PBB yang digerakkan sebagian besar oleh kelompok masyarakat sipil, serikat buruh dan negara-negara pengirim buruh migran, sedangkan rezim developmentalis didorong oleh lembaga-lembaga …
The Power of Human Rights' (published in 1999) was an innovative and influential contribution to the study of international human rights. At its center was a 'spiral model' of human rights change which described the various socialization processes through which international norms were internalized into the domestic practices of various authoritarian states during the Cold War years. 'The Persi…