Kalimantan Update adalah jurnal fotografi dokumenter non-profit berbasis di Pontianak. Terbit tiga bulan sekali jurnal ini mengangkat kehidupan penduduk dan ekologi Pulau Kalimantan melalui foto dokumenter. Jurnal ini didedikasikan untuk penduduk pedalaman dan pesisir Kalimantan yang sedang berjuang mengembalikan dan atau mempertahankan hak asasi dan kebebasan dasar mereka. Naskah dan foto dala…
Buku ini mengangkat salah satu isu penting berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, yaitu isu pengelolaan sumber daya alam. Isu sumber daya alam ini tentu saja tidak terlepas dari isu soal tanah, wilayah, status, identitas, dan eksistensi mereka. Karena itu, meski berbicara tentang hak mereka dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, dalam buku ini kita bisa melihat kompleksitas dan keterkai…
Pada bulan Juni 2003 sampai akhir 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar Pengadilan Koneksitas Kasus 27 Juli 1996. Peristiwa 27 Juli 1996 adalah peristiwa penyerbuan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Pastai Demokrasi Indonesia (DPP PDI), yang bertempat di Jalan DIponegoro Nomor 58 Jakarta Pusat. Setelah aksi penyerbuan terjadi kerusuhan sosial di beberapa wilayah di Jakarta dan menimbulkan b…
Memaparkan suatu tinjauan atas beraneka macam inisiatif masyarakat sipil dalam bidang transitional justice,merupakan suatu langkah awal menuju konsolidasi dan penguatan inisiatif transditional justice di luar negeri. Meskipun laporan ini tidak membahas setiap inisiatif secara rinci, namun jangkauan geografisnya dari Aceh hingga Papua berhasil memberi gambaran tentang tantangan dan peluang non-s…
Penyajian faktual diagnosis atas sebab-sebab tercemarnya independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia sekaligus menawarkan jalan keluar untuk kembali memberikan penekanan pada pembenahan sistem dan struktur kekuasaan negara yang saling menghaargai independensi masing-masing. Hanya dengan itulah, sembari tetap menghargai person-person sebagai aktor kreatif, cita-cita negara hukum demokrasi yang…
Buku ini merupakan sebuah pedoman yang membicarakan mengenai bagaimana pelaksanaan beracara pada pengadilan hak asasi manusia dalam rangka pembaruan pengadilan hak asasi manusia. Isi dari pedoman ini dibagi dalam berbagai bidang yaitu, bidang umum, bidang penyelidikan, bidang penyidikan, bidang penuntutan, bidang pengadilan, dan bidang-bidang yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor …
Karena pengadilan ini juridiksinya adalah memeriksa perkara yang disebut kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan secara sistematis serta bertalian dengan kebijakan yang disusun baik oleh aparat negara (polisi atau tentara) mau pun oleh suatu entitas politik (organiasasi), maka kami ingin memfokuskan pada arti penting ketiga orang pemegangan komando ini (Eurico Gutteres, Adam Damiri dan Ton…
Because of the jurisdiction of this trial is to investigate the case whlch is called crime against humanity that executed systematically,related to the policy of government agency (police and/ or military) or some political entity (organization), we want to focus to the trial of the three persons who take the command (Eurico Gutteres, Adam Damiri and Tono Suratman)
Laporan ini menyoroti formulasi element of crimes kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdapat dalam UU No.26/2000 ke dalam surat dakwaan. Kedua adalah bagaimana element of crimes itu bisa dielaborasi oleh jaksa dan hakim dalam proses perkara (due process of law).
This report would focus upon the formulation of the element of crimes upon the crime against humanity as contained in the Law No.26/2000 into the charges, and also how the element of crimes have been elaborated by both the prosecutors. and the judges in the (due process of law).