Rekam Jejak Kuasa Mengatur: Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2004-2009

Hasil pantauan dan kajian kinerja legislasi DPR selama tahun 2004-2009. Dalam lima tahun tersebut, 33,16% undang-undang (UU) yang dihasilkan adalah soal pemekaran wilayah; 9,84% soal pemerintahan; dan 8,81% soal hukum.-- Lampiran berisi daftar UU yang dihasilkan pada 2005-2009, dan daftar program legislasi nasional 2009-2014.

Catatan PSHK : Tentang Kinerja Legislasi DPR 2005

Catatan PSHK tentang kinerja legislasi DPR 2005

Catatan Kinerja DPR 2011 Legislasi: Aspirasi atau Transaksi

Hasil pengamatan PSHK pada tahun kedua masa jabatan DPR periode 2009-2014 dalam menjalankan fungsi legislasi secara transparan dan akuntabel.

Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis

Menggambarkan Upaya civil society khususnya IMPLC untuk mendorong pemerintah dan parlemen agar segera mengeluarkan undang-undang yang mengatur dunia cyber atau teknologi informasi.

Mengais Harapan di Ujung Pengabdian: Catatan Awal Tahun PSHK Tentang Kinerja …

Analisis atas produk legislasi DPR ini menggunakan perspektif pembentukan hukum yang bertanggungjawab secara sosial, sehingga penilaian kinerja tidak hanya didasarkan atas kuantitas tetapi lebih ke aspek kualitas yang lebih obyektif dalam melihat fenomena legislasi.

Legislasi Tak Tuntas di Akhir Masa Bakti: Catatan PSHK tentang Kinerja Legisl…

Pembahasan soal kualitas menjadi penting ketika memahami legislasi sebagai suatu produk politik yang tentunya sarat kepentingan. Tarik menarik berbagai kepentingan akan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang mengikat semua orang. Hal ini menjadi semakin pelik, karena kita tahu pasti tidak semua pihak berkepentingan memiliki akses maupum posisi tawar yang sama terhadap proses legislasi. …

Kondisionalitas Bantuan dan Produk Legislasi

Jika kita periksa produk-produk legislasi di Indonesia, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi proses legislasi di Indonesia adalah keterikatan Indonesia terhadap utang luar negeri. Ikatan tersebut bahkan sudah ada sejak tahun 1946. Perikatan terhadap utang luar negeri makin kencang setelah ratifikasi hasil Konferensi Meja Bundar melalui UU No. 5 /1951 tentang Pengesahan dan Pengakuan Hu…

ASASI : Intervensi Terhadap Legislasi

Dalam Sandera Politik Transaksional Alih-alih berfungsi sebagai pilar perlindungan, dalam banyak kasus, DPR justru menjadi bagian dari ancaman terhadap pemajuan hak asasi itu sendiri. Sebagai catatan awal, 70 RUU dalam Prolegnas 2011 berupa daftar judul RUU saja. Ini artinya, belum semua RUU telah dilengkapi dengan naskah akademik dan draft RUU; dua syarat utama yang harus disiapkan agar suatu…

30 Tahun Program Legislasi Nasional 1977-2007

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 TAH

Peran Representasi Dalam Fungsi Legislasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-99969-3-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 PER