Isu mengenai konspirasi yang menghubungkan konsep \\\"Neo Orde Baru\\\", tokoh politik seperti Megawati Soekarnoputri (Mega), A.M. Hendropriyono (Hendro), dan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Pondok Pesantren Al-Zaytun merupakan spekulasi politik dan narasi analisis intelijen non-resmi yang berkembang di ruang publik. [1, 2]\\r\\nBerikut adalah rincian konteks, klaim, serta kaitan dari …
Tingginya pengguna media sosial menyebabkan volume percakan meningkat. Opini public atas atas berbagai macam isu dengan mudah bisa dibaca di halaman media sosial mereka. Mulai dari isu politik, ekonomu, start-up, olahraga, hiburan, kuliner, hingga spiritualitas bisa kita baca di sana. Buku ini merangkum dan menyajikan tulisan-tulisan yang berserakan tersebut dalam sebuah format yang mudah dan n…
Tingginya pengguna media sosial menyebabkan volume percakan meningkat. Opini public atas atas berbagai macam isu dengan mudah bisa dibaca di halaman media sosial mereka. Mulai dari isu politik, ekonomu, start-up, olahraga, hiburan, kuliner, hingga spiritualitas bisa kita baca di sana. Buku ini merangkum dan menyajikan tulisan-tulisan yang berserakan tersebut dalam sebuah format yang mudah dan n…
Prahara budaya disusun oleh dua orang aktivis budaya pada masa itu yaitu D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail. Inilah buku pertama mengenai tabrakan ideologi Marxisme-Leninisme dengan Pancasila di bidang seni budaya.Disusun rapi sehingga pembaca dapat mengikuti kilas balik secara berurutan dan kronologis.
Buku panduan yang menyikapi laporan dari masyarakat yang mengindikasikan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam mengakses hak-haknya atas kewarisan dan perwalian dalam konteks rekonstruksi pascatsunami di Aceh.
Kumpulan tulisan tentang beragama, berkeyakinan dan berkonstitusi: tinjauan konstitusional praktik kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Lampiran berisi skema perbandingan konstitusi beberapa negara dalam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Dokumen kebijakan ini merupakan bahan masukan bagi pemerintah dan DPR yang dalam program legislasi nasional 2009-2014 berencana menyusun suatu RUU yang ditujukan untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Dokumen ini juga ditujukan untuk masyarakat luas yang akan turut serta dalam advokasi penghapusan diskriminasi agama.
Guna mendorong peningkatan kapasitas dalam pemantauan kebijakan daerah yang berspektif HAM dan keadilan gender dan merespon kebutuhan beberapa DPRD kabupaten'kota di NAD akan suatu instrumen pemantauan, Komnas Perempuan bersama pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan, akademisi, dan pimpinan organisasi masyarakat sipil di NAD, secara bersama-sama membuka dan mengembangkan dialog hingga terbitlah …
Kajian ini difokuskan pada telaah krits aspek hukum terhadap dilema yang dimunculkan oleh frasa 'sumber daya alam lainnya' pada pasal 33 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan perintah pengaturan lebih lanjut penatagunaan 'sumber daya alam lainnya' tersbeut dalam peraturan pemerintah (PP).Kajian ini dilakukan dengan melakukan persandingan 12 UU terkait sumber daya alam.