a pratical guide from APT (Association for the Preventing of Torture) to monitor places of detention through regular and unannounced visits constitute one of the most effective way to prevent torture and ill-treatment of persons deprived of their liberty. This book is already completed by optional protocol to the UN Convention against torture.
Eventhough Indonesia already has regulations, and ratified several instruments that protects the human rights, in reality, human rights violations that involves corporations still exist. In various human rights reports, corporations remain as one of the most responsible actors for the human rights violations. One of the reasons corporations violates the human rights is because there are no stan…
Buku ini mengungkapkan pelanggaran terhadap HAM di daerah Bhutan
Judul Asli : The administration of justice and the human rights of detainees dan promotion and protection of human rights. Impunity adalah ketidakmungkinan de jure atau de facto untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek …
Peristiwa Tanjung Priok, 12 September 1984, merupakan salah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Orde Baru. Peristiwa yang terjadi 14 tahun silam ini masih menyimpan misteri, terutama yang berkaitan dengan jumlah korban dan letak kuburannya. Buku ini berusaha mengungkapkan siapa-siapa pelaku peristiwa tersebut.
This document is a summary of human rights violation, including extrajudicial execution, toture and arbitrary detentions, which took place during the course of an operation by members of the Police Mobile Brigade (Brimob) in Waior Sub-district, Manokwari District, Papua Province (formerly known as Irian Jaya) from April to October 2001.-- http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/032/2002/e…
sekilas tentang Pengadilan Khmer Merah