Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-73248-8-6

Deskripsi Fisik

258 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.07 Ris P

PRA Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-497-318-1

Deskripsi Fisik

113 hal; 21,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

001.42 CHA p

Pengembangan Demokrasi Partisipatoris Melalui Forum Warga

Demokrasi partisipatoris (participatory democracy) merupakan sebuah gagasan yang dibangun dalam kerangka kritik dan penguatan terhadap keberadaan gagasan dan implementasi electoral democracy pasca reformasi 1998. Secara mendasar , ia mengandaikan dan mengharuskan adanya- pendekatan yang bersifat bottom-up melalrri keberadaan komunitas-komunitas warga yang kuat (stronq citizen communities) dalam…

Increasing Society Participation in General Election

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-14899-3-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.6 INC

Mempertemukan dua hulu: pelajaran desentralisasi fiskal dan penanggulangan ke…

Buku ini menarasikan peristiwa dan kenyataan bahwa alokasi anggaran dari pusat yang mengalir ke sembilan desa di Gunungkidul belum menghadirkan kesejahteraan desa. Alokasi anggaran dari pusat ke desa ternyata tidak memperkuat kapasitas keuangan desa, tetapi justru mempersempit diskresi desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Mencegah Penyingkiran Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Antologi kerja para pemberdaya

Buku ini mengangkat kisah-kisah menarik dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya yang di Indonesia.

Metode fasilitasi pembuatan keputusan partisipatif

Buku panduan ini diterbitkan dalam usaha untuk memperkaya bahan-bahan penguatan masyarakat sipil di Indonesia. Metode yang digunakan dalam buku ini adalah Technology of Participation (ToP) yang diterjemahkan menjadi Teknologi Partisipasi.

Representasi popular dalam penganggaran partisipatif: Laporan final penelitian

Dasar legalitas perencanaan pembangunan mensyaratkan adanya partisipasi warga. Buku ini merupakan hasil penelitian tentang partisipasi warga/publik terkait dengan perencanaan anggaran pembangunan yang dilakukan di empat wilayah: Kabupaten Serang, Kabupaten Poso, Kota Balikpapan, dan Kota Banda Aceh pada tahun 2010.

LBH demokratisasi dan pemberdayaan civil society di Indonesia 1971-1996

Tesis pada Jurusan Ilmu-ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Politik , Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta -- Studi ini mendeskripsikan arus demokratisasi sepanjang kurun waktu Orde Baru, dengan LSM sebagai aktor yang paling menonjol.