Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan keputusannya pada 7 Desember 2006 atas dua permohonan pengujian terhadap Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun dengan dua putusan yang berbeda. Putusan pertama terhadap perkara nomor 006/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa MK mengabulkan permohonan para pemohon. MK menyatakan bahwa UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 d…
Membahas problematika hierarki peraturan perundangan-undangan dan pengujian peraturan perundangan-undangan pasca orde baru.
Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan aalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industry dalam negeri optimalisasi pengelolaan sumb…
Keterangan Ahli Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar N…
Buku ini berusaha untuk memberi pemahaman tentang 'pendapat berbeda' (dissenting opinion) Hakim Maria Farida, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi tentang putusan judicial review UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.
Prolog oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, epilog oleh Musdah Mulia. Buku ini berisi perjalanan judicial review di Mahkamah Konstitusi UU no. 1/PNPS/1965, disertai risalah persidangannya.
Buku ini menganalisis pengujian peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya dengan sistem hukum dan ketatanegaraan yang dianut, serta praktik pelaksanaannya di Mahkamah Agung.
Buku ini menguraikan sikap sejarah dan politik organisasi-organisasi masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggantikan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Berisi rekaman perdebatan ilmiah, formal dan terbuka di mimbar hukum mengenai pemikiran konstitusional yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan UU …