Combating corruption in Indonesia: enhancing accountability for development.

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

215 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.1598 COM

Pengkajian hukum pencegahan korupsi dan hubungannya dengan transparansi angga…

Maksud pengkajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencegahan terhadap penyelewengan anggaran pada instansi pemerintah yang dilakukan oleh birokrat dan upaya yang harus dilakukan agar dapat mencegah tindakan penyelewengan keuangan negara melalui praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam hubungannya dengan transparansi anggaran pemerintah.

Pengkajian hukum tentang kriminalisasi, pengembalian aset, kerjasama internas…

Tujuan pengkajian yang tertuang di buku ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari ratifikasi UN Convention Against Corruption 2003, khususnya yang berkenaan dengan kriminalisasi, pengembalian aset, dan kerjasama dalam pemberantasan korupsi.Sehingga dapat diketahui apakah sudah diakomodir dalam peraturan Indonesia.

Mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik: buku panduan = Handb…

Buku ini semacam `tools` yang dapat dijadikan rujukan untuk membuat sebuah kebijakan publik, dan untuk menghindarkan diri dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proyek pengadaan.

Pakta integritas sebagai langkah awal pencegahan korupsi pengadaan barang dan…

Berisi kumpulan informasi dan fakta-fakta berkaitan dengan proses, dinamika, serta berbagai pelajaran yang dapat dipetik dari penerapan Pakta Integritas di Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pengendalian aktivitas pengadaan barang / jasa (PBJ) kebutuhan pemilu 2009 me…

Pakta integritas merupakan alat pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa yang dikembangkan Transparency International Indonesia sejak pertengahan tahun 1990. Pakta Integritas berisi komitmen para pihak untuk tidak saling menawarkan, memberi, dan menerima sesuatu baik berbentuk uang dan atau barang lainnya serta berjanji agar proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara fair, transparan…

Metode pencegahan korupsi dalam pelayanan publik: Panduan bagi fasilitator te…

Diskursus dan aplikasi Citizen Report Card (CRC) sebagai metode evaluasi pelayanan publik merupakan hal baru di Indonesia. Namun demikian , CRC saat ini merupakan metode yang dianggap paling dapat memastikan pertisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik.Kemitraan dan Bappenas RI mewacanakan dan mengimplementasikan metode ini sebagai metode evaluasi dalam program `Membangun Sistem Integ…

Rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidan…

Naskah RUU Tipikor yang disusun oleh pemerintah pada dasarnya memiliki suatu kemajuan seperti : 1. Telah memasukkan beberapa prinsip-prinsip penting UNCAC, 2. perluasan tindak pidana suap dalam ranah korupsi (penyuapan terhadap pejabat publik domestik, pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional, serta di sektor swasta), dan 3. Penghapusan izin pemeriksaan bagi kepala daerah da…

Membedah fenomena korupsi: analisa mendalam fenomena korupsi di 10 daerah di …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 194 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132 3 MEM

Corruption Perceptions Index 2008 Transparency International

Kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah selama setahun ini cukup membuahkan hasil, demikian Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Pengurus Transperency International Indonesia menyatkan di Jakarta. Hasil Corruption Perception Indeks (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2008 yang diluncurkan secara global oleh Huguette Labelle, Chairperson Transperency International pada…