Sejarah Komisi Informasi: Sejarah UU KIP Dan Pembentukan Komisi Informasi Di …

Komisi Informasi lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku penuh pada 1 Mei 2010 guna mengawasi transparansi badan publik serta menyelesaikan sengketa informasi di Indonesia

Keterbukaan informasi publik: sektor pertahanan dan energi

UU No. 14 Tahun 2008, di mana setiap informasi pada dasarnya bersifat terbuka, namun sektor pertahanan memiliki batasan ketat atas informasi yang dikecualikan demi keamanan negara, sementara sektor energi mengutamakan transparansi pengelolaan sumber daya untuk kepentingan rakyat.

The Master Switch: The Rise and fall of Information Empires

Analyzing the strategic maneuvers of today’s great information powers—Apple, Google, and an eerily resurgent AT&T—Tim Wu uncovers a time-honored pattern in which invention begets industry and industry begets empire. It is easy to forget that every development in the history of the American information industry—from the telephone to radio to film—once existed in an open and chaotic…

Teknologi informasi dan pembangunan demokrasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 96962 0 8

Deskripsi Fisik

vii, 190 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 YUD t

Kajian Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini informasi menjadi bagian kehidupan yang penting untuk manusia, karena tanpa adanya informasi memadai manusia akan memiliki kesulitan untuk dapat mengambil keputusan serta berinteraksi dalam masyarakat. Dengan hadirnya internet dan juga kemajuan di bidang teknologi informasi, informasi tidak hanya disediakan oleh media massa tradisional seperti radio, televisi, dan juga koran/majalah ak…

Statistical Data of Resources and Equipment of Post and Information Technolog…

This statistical data book of resources and equipment of Post and Information Technology semester 2 of 2012 can be downloaded through the website of sdppi.kominfo.go.id or www.postel.go.id.

Mendaratkan Fakta-fakta: Mendokumentasikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia = Ge…

Manual pendokumentasian pelanggaran HAM.

Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis

Menggambarkan Upaya civil society khususnya IMPLC untuk mendorong pemerintah dan parlemen agar segera mengeluarkan undang-undang yang mengatur dunia cyber atau teknologi informasi.

Panduan Penerapan Data dan Informasi Terbuka

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-72307-2-9

Deskripsi Fisik

vi + 30p

Judul Seri

-

No. Panggil

005.7 ANG p

Studi Advokasi Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi (RUU KMIP)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.0853 STU