Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data dan Analisa : mengungkap kerusuhan Mei 1998 se…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799603876

Deskripsi Fisik

xii, 464 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

321 KER

Nawacita dan RPJMN sebagai Kesatuan Rencana Pembangunan Bidang Hukum dan Hak …

Hak asasai manusia (HAM) menjadi topik yang cukup hangat diperdebatkan, baik di tingkat elit maupuan khalayak umumnya, selama proses Pemilihan Umum 2014, khususnya pada saat penyelenggeraan Pemilu Presiden 2014. Ini menandakan, HAM telah menjadi isu yang tak-lagi terpisahkan dalam kehidupan poitik kita sehari-hari. Publik mulai terbiasa untuk memberikan penilaian terhadap partai politik maupun …

Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Ala…

Gagasan mengenai HAM untuk entitas bisnis dan perusahaan bukanlah hal baru. Tarik ulur ini telah lama berlangsung selama hampir tiga dasa warsa. Panduan untuk bisnis dan HAM yang akhirnya diadopsi PBB di tahun 2011 merupakan buah perjalanan yang panjang dari inisiatif banyak pihak. Penelusuran literatur menunjukkan perbincangan ini bahkan telah dimulai semenjak tahun 1970an, bahkan jauh sebelu…

ASASI: Tantangan Perlindingan HAM dalam Era Demokrasi

Tantangan Perlindungan HAM dalam Era Demokrasi. Ketika kekuasan negara telah berhasil dikontrol, ancaman justru muncul dari kelompok-kelompok dalam masyarakat. Belakangan muncul berbagai oraganisasi kemasyarakatan (Ormas) yang lebih mirip seperti milisi sipil. Mdia di bawah Dominasi Modal: Ancaman terhadap Hak atas Informasi. Rating, dengan segala implikasinya pada publik, telah menunjukkan …

ASASI: Mengukur Komitmen Indonesia terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kondisi Tempat Penahanan di Pemasyarakatan: Quo vadis Implementasi Regulasi Pencegahan Penyiksaaan di Indonesia. Bentuk pemindahan menjadi masalah dimana saat ini berbentuk pemenjaraan dan penjeraan. Pemidanaan dalam bentuk diversi maupun restrorative justice belum diakui dalam perundangan-undangan nasional. Padahal bentuk diversi atau pengalihan bentuk pidanan dari kurungan menjadi bentuk lain…

ASASI: Memutus Rantai Pelanggaran Kebebasan Beragama

Matinya Institusi Hukum di Hadapan Kekerasan Selama ini, penegakan hak asasi manusia mendasarkan pada adagium berlangsungnya check and balances dari cabang-cabang kekuasaan yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif. Hal ini juga mencerminkan semangat gerakan hak asasi yang tak melulu bersifat politik tapi juga hukum.

ASASI: Aceh-Papua: Pelanggaran HAM di tengah Investasi

ASASI Aceh-Papua: Pelanggaran HAM di tengah Investasi membahas tentang kekerasan yang terjadi selama tahun 2010. Setidaknya terjadi 99 peristiwa yang berhasil direkam yang melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi, 40 tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Catatan itu juga merujuk sebanyak 30 kasus penyiksaan yang terjadi dalam proses penyidikan, 32 kasuspenganiayaan, da…

ASASI: Januri - Februari 2013 KONDISI HAM MEMASUKI TAHUN POLITIK

Dalam kericuhan tahun politik ini, tidak menutup kemungkinan isu hak asasi manusia (HAM) tiba-tiba sangat diperhatikan oleh kekuatan politik yang berlaga dan menjadi salah satu jargon yang gencar disuarakan. Atau sebaliknya, bisa pula terpinggirkan bila tidakmemberi keuntungan signifikan bagi perolehan suara, apalagi bila malah merugikan. Pemajuan HAM merupakan agenda yang wajib diusung serta m…

ASASI: Pemilu 2014 dan Prospek Pemajuan HAM di Indonesia

Pemilu 2014 menjadi pemilu keempat sejak transisi politik bergulir di tahun 1998. Pertanyaannya, akankah perhelatan nasional kali ini dapat benar-benar menjadi momen titik balik perbaikan kondisi HAM diletakkan ataukah justru terbaca sebagai pilu karena absennya komitmen 15 partai peserta pemilu kali ini? Hanya segelintir dari 15 partai peserta pemilu yang secara eksplisit menegaskan komtime…

Melampaui warisan Nuremberg: pertanggungjawaban untuk kejahatan terhadap hak …

Pengadilan-pengadilan Nuremberg merupakan serangkaian pengadilan terhadap para pemimpin politik, militer dan ekonomi Nazi Jerman setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II. Pengadilan-pengadilan tersebut berlangsung di kota Nuremberg, Jerman, 1945-1946. Kritik terhadap Pengadilan Nuremberg adalah bahwa "kejahatana yang didakwakan itu dinyatakan setelah dilakukan (ex post facto), dan karena itu …