Kata pengantar oleh Arbi Sanit dan Hendardi
Laporan yang berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan kebijakan militer -terutama TNI Angkatan Darat- di tanah Papua, kehadiran para anggota TNI di tanah Papua sejak Papua diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia tahun 1963 hingga 2010.
Buku ini berisi mengenai gagasan pokok kosntitusi, penguatan demokrasi kerakyatan dan kebangsaan, menata demokrasi di parlemen, menata pemerintahan berdemokrasi, menata kekuasaan kehakiman, dan menata kelembagaan dan penegakan hukum di Indonesia untuk mengingat bagaimana hukum yang sebelumnya yang sesuai di Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mengevaluasi konsistensi penegakan hukum di Indonesia.
UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditetapkan pada 23 November 2000. UU ini dilahirkan dalam tenggat waktu tujuh bulan, waktu yang sangat singkat dan terkesan terburu-buru, sehingga didalmnya terkandung ketidakakuratan beberapa istilah dan pengertian yang dapat berdampak pada ketidakpastian penerapannya terutama dalam pengaturan hukum acara.
Istilah Ajeg Bali mengandung makna pejantan dan bermuatan militeristik, slogan ini muncul setelah Bom Bali Oktober 2002. Buku ini mengupas secara komprehensif pergolakan identitas kebudayaan Bali, diawali dengan problem pembangunanisme dan globalisasi yang menjadi latar belakang perubahan sosial pada masyarakat Bali, agama pasar, masyarakat Bali yang dilanda sindrom konsumtif akut, dekadensi mo…
Buku ini memaparkan bagaimana konsepsi keamanan negara diterapkan dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan politik, selama pemerintahan orde baru. Sebagai perbandingan, dalam buku ini dipaparkan pula penerapan konsepsi yang sama di tiga negara, yakni Malaysia, Singapura dan Korea Selatan.
David Cole argues that in balancing liberty and security we have consistently relied on double standard, imposing measures on foreigners that we would not tolerate if they were applied more broadly to us all.
Buku ini memfokuskan kajian pada bagaimana relasi TNI dan Polri dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri. Tiga isu pokok yang dibahas di buku ini adalah: separatisme, konflik komunal, dan penegakan hukum di laut.