Inovasi sebagai Refernsi merupakan bagian dari advokasi sekaligus media diseminasi bahwa otonomi daerah sangat dibutuhkan bangsa indonesia. betapa tidak, dengan semangat otonomi kreatifitas-kreatifitas daerah dalam mengelola tata pemerintahan dan memberikan pelayanan publik tidak lagi tergantung kepada pusat.
Studi ini berkenaan dengan isu profesionalisme dan netralitas birokrasi. Tujuannya adalah untuk mengkaji reformasi birokrasi dalam mendukung daya saing ekonomi daerah era reformasi. Reformasi birokrasi berarti mengembalikan fungsinya sebagai institusi yang profesional dan netral sehingga kinerja pemerintahan daerah lebih efisien dan efektif.
Panduan praktis bagi media untuk memahami layanan-layanan yang diberikan oleh departemen pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, dan badan-badan pemerintah. Contoh: di Departemen dalam negeri layanan yang bisa di akses media adalah Identitas penduduk, Catatan sipil, dan Pendidikan kepemerintahan (STPDN).
Buku ini menggali satu unsur dari berbagai unsur utama yang dicatat sebagai kejadian-kejadian yang menentukan dalam tahun 2001, di Papua. satu unsur tersebut adalah perkara Otonomi Khusus.
Era reformasi menginginkan perubahan disegala bidang dalam kebijakan pemerintahan di negara Indonesia. Hasrat perubahan data dari berbagai kalangan masyarakat yang menuntut adanya keseimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah
Lampiran berisi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan Keputusan Dewan Pers nomor 1/SK-DP/2000 tentang KEWI.