Matinya Institusi Hukum di Hadapan Kekerasan Selama ini, penegakan hak asasi manusia mendasarkan pada adagium berlangsungnya check and balances dari cabang-cabang kekuasaan yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif. Hal ini juga mencerminkan semangat gerakan hak asasi yang tak melulu bersifat politik tapi juga hukum.
Menjinakkan Praktek Penyiksaan. Dari waktu ke waktu penyiksaan terus menjadi instrumen yang digunakan bahkan oleh orang-orang yang percaya bahwa mereka sedang menyelamatkan peradaban manusia. Pada awalperadaban praktek penyiksaan merupakan suatu metode yang dibenarkan secara hukum dan dipraktekkan secara luas. Indeks Persepsi dan Penyiksaan sebagai Mekanisme Pemantauan Publik. Indeks penyiks…
ASASI Aceh-Papua: Pelanggaran HAM di tengah Investasi membahas tentang kekerasan yang terjadi selama tahun 2010. Setidaknya terjadi 99 peristiwa yang berhasil direkam yang melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi, 40 tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Catatan itu juga merujuk sebanyak 30 kasus penyiksaan yang terjadi dalam proses penyidikan, 32 kasuspenganiayaan, da…
ASASI ini membahas tentang Perampasan tanah untuk prmbangunan. Ancaman Itu Bernama Perampasan. Merespon wajah buram praktek perampasan dan konsolidasi kontrol lahan di atas segelintir kelompok, salah satu badan PBB menyerukan satu standard norma baru yang diadopsi di tahun ini, di Roma. Panduan yang dikenal sebagai panduan sukarela untuk tatakelola tenurial yang bertanggungjawab itu merincikan…
Dalam kericuhan tahun politik ini, tidak menutup kemungkinan isu hak asasi manusia (HAM) tiba-tiba sangat diperhatikan oleh kekuatan politik yang berlaga dan menjadi salah satu jargon yang gencar disuarakan. Atau sebaliknya, bisa pula terpinggirkan bila tidakmemberi keuntungan signifikan bagi perolehan suara, apalagi bila malah merugikan. Pemajuan HAM merupakan agenda yang wajib diusung serta m…
Pemilu 2014 menjadi pemilu keempat sejak transisi politik bergulir di tahun 1998. Pertanyaannya, akankah perhelatan nasional kali ini dapat benar-benar menjadi momen titik balik perbaikan kondisi HAM diletakkan ataukah justru terbaca sebagai pilu karena absennya komitmen 15 partai peserta pemilu kali ini? Hanya segelintir dari 15 partai peserta pemilu yang secara eksplisit menegaskan komtime…
Melalui tinjauannya atas sejumlah temuan dan kesimpulan dari laporan tersebut, buku ini bermaksud memberikan evaluasi kritis terhadap Laporan Akhir KKP. Juga mendudukkan agar laporan tersebut dapat memberi makna bagi proses penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang terjadi di masa lalu. Setelah memaparkan temuan dan rekomendasi dari Laporan Akhir KKP, buku ini …
Pengadilan-pengadilan Nuremberg merupakan serangkaian pengadilan terhadap para pemimpin politik, militer dan ekonomi Nazi Jerman setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II. Pengadilan-pengadilan tersebut berlangsung di kota Nuremberg, Jerman, 1945-1946. Kritik terhadap Pengadilan Nuremberg adalah bahwa "kejahatana yang didakwakan itu dinyatakan setelah dilakukan (ex post facto), dan karena itu …
Buku ini disusun atas dua bagian. Bagian I adalah resume dan abstraksi dari seluruh materi yang digelut selama berlangsungnya konferensi tersebut, yang meliputi makalah dan diskusi. Terdapat lima bab pokok yang semuanya dimaksudkan untuk melihat berbagai bentuk otoritarianisme Orde Baru sebagaimana dibahas dalam Konferensi. Masing-masing berisi: (1) tinjauan umum atas praksis dan dampak otorita…
Buku ini mengangkat salah satu isu penting berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, yaitu isu pengelolaan sumber daya alam. Isu sumber daya alam ini tentu saja tidak terlepas dari isu soal tanah, wilayah, status, identitas, dan eksistensi mereka. Karena itu, meski berbicara tentang hak mereka dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, dalam buku ini kita bisa melihat kompleksitas dan keterkai…