Buku ini memaparkan dengan jelas mengenai mengapa Komnas HAM berulang kali dikritik akibat 'menyesuaikan diri' dengan model korporatis institusi publik pada masa jaman Orde Baru, serta ketiadaan jaminan mendasar akan independensi yang seharusnya dinikmati oleh sebuah institusi nasional hak asasi manusia sesuai Prinsip-Prinsip Paris.
Diskusi RUU Pelindungan Data Pribadi Pemerintah dan DPR masih menemui jalan buntu. Musababnya, mereka belum sepakat mengenai independensi otoritas pelindungan data pribadi (otoritas PDP). Pemerintah masih kukuh pada posisinya, otoritas PDP harus berada di bawah Kementerian. Sementara DPR mengusulkan lembaga pengawas pelindungan data ini berdiri sendiri. Policy brief yang disusun oleh Koalisi …
Laporan bersama ELSAM dengan Lawyers Committee for Human Rights (LCHR), New York, yang membahas dampak proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh Bank Dunia di Indonesia, terutama dampaknya dari segi hak asasi manusia. Yang menjadi fokus laporan ini adalah pembangunan proyek waduk Kedung Ombo dan program keluarga berencana (KB)
Laporan ini menyorot krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia di tahun 1999, dan mengaitkannya dengan perlindungan hak asasi manusia.
This report is the third in a series of comprehensive studies of internet freedom around the globe and covers developments in 47 countries that occurred between January 2011 and May 2012. Over 50 researchers, nearly all based in the countries they analyzed, contributed to the project by researching laws and practices relevant to the internet, testing the accessibility of select websites, and in…