Laporan Bersama ELSAM dengan 6 Organisasi Masyarakat Sipil lainnya terhadap 5 isu terpilih terkait dengan penerapan hukuman mati di Indonesia
Mengapa komponen cadangan? Pertanyaan ini muncul dari para pemerhati serta pengamat reformasi sektor keamanan (security sector reform) di tanah air. Hal ini muncul mengingat reformasi terhadap aktor utama sektor keamanan dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) belumlah usai. Apalagi Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU KCPN) - Draft 9 Oktober 2006--telah diser…
Fenomena terhadap hukuman mati di Indonesia yang dianggap bertentangan dengan HAM serta pengabaian Indonesia sebagai negara terhadap kelalaian terhadap kewajibannya untuk menghormati HAM berdasarkan ketentuan hukum internasional serta politik kebijakan terhadap hukuman mati ditambah dengan data-data yang valid terhadap terpidana mati.
Kasus sengketa penguasaan tanah di Pasuruan antara masyarakat dengna TNI AL terkait tanah yang kini digunakan sebagai Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL, dapat dikatakan sebagai miniatur konflik penguasaan tanah antara masyarakat dengan militer di Indonesia. Dalam banyak kasus, sebagaimana juga terjadi di Pasuruan, sengketa ini kerap dipenuhi oleh berbagai tindak kekerasan atau aksi penemb…
Kekerasan memang mencitrakan pekerjaan polisi. Hal ini dapat dilihat dari perlengkapan yang disandangnya, seperti pistol, borgol, pentungan, dan lain-lain. Pengunaan kekerasan bagi polisi bisa disebut sebagai inti dari pekerjaannya, atau sebagai perlengkapan untuk menjalankan pekerjaan di masyarakat. Tentu kekerasan itu hanyalah dihunakan saat menghadapi ancaman yang membahayakan dirinya dan di…
Penulisan laporan ini ditujukan kepada para pengambil kebijakan dibadan legislatif dan eksekutuf negara baik eriode saat itu maupun yang akan datang. Dengan harapan, menjadi bahan masukan dalam proses pengambilan kebijakan politik, terutama berkenaan dengan reformasi dikelembagaan tubuh tentara. dalam hal ini kontras menggaris baeahi pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dalam mendorong perbaika…
Menampilkan pembahasan dalam Undang-Undang TNI khususnya pemikiran ke depan terhadap reformasi baik di tubuh TNI maupun reformasi di dalam Undang-Undang TNI. Diharapkan dengan adanya perubahan regulasi dalam TNI akan mampu menerapkan prinsip good governance ke sektor pertahanan. Buku ini juga menjabarkan secara mendalam persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia untuk secara penuh mengimplemen…