Sejak tahun 2000, Sekretariat Junderal bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) telah melakukan fasilitas terhadap DPR di dalam memaksimalkan fungsi-fungsinya melalui bantuan tehnis terhadap anggota, alat kelengkapan dan Skretariat Jenderal DPR. Bantuan tehnis dari UNDP ditujukan untuk lebih memaksimalkan fungsi-fungsi legislasi, budgeting dan monitoring. Melalui bantuan t…
Pemantauan ini menggunakan perameter hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Konstitusi dan parameter hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 12/2005.
Merupakan draft analisa dari konvensi internasional hak sipil politik.
Daftar Isi: Legal reasoning dalam interpretasi konstitusi; Kewenangan MK dalam pengajuan UU (usulan amandemen ulang kekuasaan kehakiman); dekonstruksi kewenangan legislasi; constitutional review; Rekonstruksi kerugian konstitusional sebagai pintu masuk constitutional complaint; Kewenangan MK dalam pembubaran partai politik; Peranan hukum adat; Kuota perempuan dalam partai politik dan parlemen.
Buku panduan yang menyikapi laporan dari masyarakat yang mengindikasikan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam mengakses hak-haknya atas kewarisan dan perwalian dalam konteks rekonstruksi pascatsunami di Aceh.
Desa, selama ini menjadi subkultur dalam tatanan sosial masyarakat, dengan banyak stigma keterbelakangannya. Terbelakang dalam hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, dan apapun ukuran yang dibuat oleh pihak yang menamakan dirinya `Kota`. Kalaupun kemudian justru dari desa, berkembang sebuah masyarakat pembelajar yang bermodalkan dinamika dan kesadaran kritis untuk senantiasa be…