Policy Brief Program Kerja Birokrasi Berdimensi Hak Asasi Manusia: Penelitian…

Pengambilan kebijakan publik berbasis HAM mengasumsikan pembentukan kebijakan didasar¬kan pada kebutuhan untuk memperkuat negara sebagai pengemban kewajiban (duty-bearers) un¬tuk melaksanakan kewajibannya. Di samping itu, kebijakan publik juga harus memberdayakan sub¬yek hak (rights holders), baik individu maupun kelompok agar mereka dapat menuntut hak-hak¬nya (Ljungman, 2005). Hal tersebut…

Labor Exploitation in the Indonesia Palm Oil Industri

This position paper presents various violations of workers’ fundamental rights in palm oil plantations, particularly in large-scale plantations, that have been hidden from the state and public’s attention. This position paper urges the government to provide comprehensive protection for palm oil plantation workers and take responsibility to resolve the issues of fundamental labour rights …

Instrumen pokok hak asasi manusia internasional bagi aparatur penegak hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 INS

Writing for Rights : Human Rights Documentation from the Land of Papua

The Indonesian NGO ELSAM (Institute for Research Policy and Advocacy) has made the book Writing for Rights: Human Rights Documentation from the Land of Papua available for free download on their website at http://elsam.or.id/2016/11/pembela-ham-menulis-bunga-rampai-pendokumentasian-situasi-ham-di-tanah-papua-seri-1/ Writing for Rights is an English translation of a research compilation from Hu…

Eksploitasi Buruh di Industri Kelapa Sawit Indonesia

Kertas posisi ini memaparkan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak dasar buruh di perkebunan sawit, khususnya perkebunan skala besar, yang selama ini tersembunyi dari perhatian negara dan publik. Negara didesak untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap buruh perkebunan sawit dan bertanggung jawab atas penyelesaian persoalan pelanggaran hak-hak dasar buruh. Koalisi Buruh Sawit juga men…

Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan

Benarkah RUU Perkelapasawitan dibentuk untuk melindungi kepentingan nasional? Melindungi ‘kepentingan nasional’ adalah argumen utama yang terus-menerus digaungkan oleh kelompok pendukung RUU Perkelapasawitan. 4 Fakta menunjukan bahwa kepentingan utama yang bermaksud dilindungi oleh RUU ini adalah kepentingan segelintir orang terkaya di negeri ini, yakni korporasi penguasa industri sawit. Sa…

Kajian perbandingan Perlindungan lingkungan hidup dan sosial Antara sistem p…

Lembaga-lembaga Keuangan Internasional atau International Financial Institutions (IFIs) adalah organisasi internasional, yang beranggotakan sejumlah pemerintahan negara,yang meminjamkan uang kepada negara berkembang atau perusahan swasta aktif di negara berkembang. Lembaga Keuangan Internasional yang paling menonjol adalah Kelompok Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Asian Developmen…

Joint Stakeholders' Report on Issues Relating to The Revision of Penal Code a…

Laporan Bersama ELSAM dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang secara khusus menyoroti tentang revisi KUHP dan situasi penyiksaan di Indonesia

Joint Stakeholders' Report on Issues Relating to The Death Penalty

Laporan Bersama ELSAM dengan 6 Organisasi Masyarakat Sipil lainnya terhadap 5 isu terpilih terkait dengan penerapan hukuman mati di Indonesia

Joint Stakeholder's Report on The Situation of The Right to Freedom of Expres…

Laporan Bersama ELSAM dengan 5 Organisasi Masyarakat Sipil lainnya yang menyampaikan tentang situasi kebebasan berekspresi, serta kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia